REGULATORY INTELLIGENCE

Peraturan & Regulasi Pertambangan

2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.

2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui

Dokumen yang dibukukan

Telusuri per topik pertambangan

Menampilkan 50 dari 1210 dokumen yang cocok

Hapus filter
NoPeraturanJenisTahunTanggal penetapanTopikDokumen resmi
1001Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar LainInpres2006—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1002Standar Dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG Dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam NegeriPermen ESDM200530 Desember 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1003Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2006Kepmen ESDM200628 Desember 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1004Wilayah Usaha Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak TertentuKepmen ESDM200522 November 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1005Penyelenggaraan Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak TertentuPermen ESDM200522 November 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1006Penugasan PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Di Seluruh Wilayah IndonesiaKepmen ESDM200521 November 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1007Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak TertentuPerpres200516 November 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1008Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan InfrastrukturPerpres200509 November 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1009Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan InternasionalKeppres200518 Oktober 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1010Harga Jual Eceran Bahan Bakarÿ Minyak Dalam negeriPerpres200530 September 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1011Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892. 1-2001 Mengenai Tusuk-Kontak Dan Kotak-Kontak Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Sejenisnya - Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar WajibPermen ESDM200515 September 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1012Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2003 Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga Dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar WajibPermen ESDM200515 September 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1013Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan UmumPerpres200503 Mei 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1014Penetapan Kawasan Karst SukoliloKepmen ESDM200525 Februari 2005Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1015Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Dalam Keadaan BerteganganPermen ESDM2005—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1016Pemerlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2003(2) Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus Untuk Kipas Angin, Sebagai Standar WajibPermen ESDM2005—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1017Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203. 1-2001 Mengenai Saklar Untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga Dan Sejenisnya Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar WajibPermen ESDM2005—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1018Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 Mengenai Pemutus Sirkit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga Dan Sejenisnya - Bagian 1 : Pemutus Sirkit Untuk Operasi Arus Bolak-Balik, Sebagai Standar WajibPermen ESDM2005—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1019Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 Mengenai Frekuensi Standar Khusus Untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak-Balik Fase Tunggal Dan Fase Tiga 50 Hertz, Sebagai Standar WajibPermen ESDM2005—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1020Tata Cara Pelaksanaan Penghematan EnergiPermen ESDM2005—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1021Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda KeselamatanPermen ESDM2005—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1022Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi MarginalPermen ESDM2005—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1023Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga MiskinInpres2005—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1024Penghematan EnergiInpres2005—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1025Pemantauan, Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Di Dalam NegeriInpres2005—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1026Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriPerpres2005—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1027Penetapan Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan TimurKepmen ESDM200401 Desember 2004Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1028Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya MineralKepmen ESDM200418 Oktober 2004Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1029Perlindungan HutanPP200418 Oktober 2004Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1030Pengamanan Obyek Vital NasionalKeppres200405 Agustus 2004Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1031Penatagunaan TanahPP200410 Mei 2004Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1032Kebijakan Energi NasionalKepmen ESDM200406 Mei 2004Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1033Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu AtapKeppres200412 April 2004Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1034Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas NegaraPP200414 Januari 2004Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1035Pelayanan Jasa Bidang Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya MineralKepmen ESDM2004—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1036Pembentukan Peraturan Perundang-undanganUU2004—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1037Sumber Daya AirUU2004—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1038Percepatan Pemberantasan KorupsiInpres2004—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1039Perubahan atas Undang Undang Republik Idnonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraPerubahanUU2004—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1040Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Bidang Gelogi dan PertambanganLainnya2004—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1041Persyaratan dan Tata Cara Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompentensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Gelogi dan PertambanganLainnya2004—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1042Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompentensi Juru Ledak Kelas II Untuk Usaha PertambanganLainnya2004—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1043Pedoman Pencadangan Wilayah PertambanganKepmen ESDM200324 Desember 2003Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1044Pengelolaan Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia IndahKepmen ESDM200323 Desember 2003Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1045Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas NegaraPP200301 Desember 2003Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1046Standar Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi Dan PertambanganKepmen ESDM200315 September 2003Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1047Penetapan Kawasan Karst Gombong Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa TengahKepmen ESDM200323 Juli 2003Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1048Pemerlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2003(2) Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus Untuk Kipas Angin, Sebagai Standar WajibKepmen ESDM200330 Juni 2003Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1049Pemanfaatan Jaringan Tenaga Lisrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, Dan InformatikaKepmen ESDM200323 Mei 2003Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1050Batas Horisontal Cekungan Air Bawah Tanah Di Pulau Jawa Dan Pulau MaduraKepmen ESDM200328 April 2003Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →

Bacaan terkait

  • Registry izin tambang

    Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.

  • Berita kebijakan tambang

    Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.

  • Intelijen komoditas

    63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.

Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?

Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.