REGULATORY INTELLIGENCE

Peraturan & Regulasi Pertambangan

2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.

2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui

Dokumen yang dibukukan

Telusuri per topik pertambangan

Menampilkan 50 dari 1210 dokumen yang cocok

Hapus filter
NoPeraturanJenisTahunTanggal penetapanTopikDokumen resmi
1101Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji KembaliKeppres200008 Mei 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1102Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah OtonomPP200006 Mei 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1103Dewan Pertimbangan Otonomi DaerahKeppres200007 April 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1104Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999PerubahanKeppres200023 Februari 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1105Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang WilayahPP200021 Februari 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1106Badan Pengendalian Dampak LingkunganKeppres200028 Januari 2000Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1107Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Pada Penyediaan Dan Pelayanan Bahan Bakar MinyakInpres2000—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1108Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa IzinInpres2000—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1109Perubahan lLmpiran V A, V B, V C, V D, V E, V F dan V G Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 149.K/20.01/DDJP/1998 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP)Lainnya2000—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1110Penerapan Standar Bidang pertambangan Sub Bidang Pertambangan UmumLainnya2000—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1111Perubahan Diktum Kedua Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 256.K/25.04/DDJP/1999 Tentang Pemberian kKasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan EksplorasiLainnya2000—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1112Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam NegeriLainnya199930 Desember 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1113Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik NegaraKeppres199918 Desember 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1114Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan LegislasiPP199913 Oktober 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1115Angkutan di PerairanPP199905 Oktober 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1116Pengawasan Produksi Pertambangan UmumLainnya199906 September 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1117Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum NasionalKeppres199930 Juli 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1118Pedoman Umum Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan TengahKeppres199913 Juli 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1119Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan ProduksiPP199927 Januari 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1120Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriKeppres199926 Januari 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1121Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1999 Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai Dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran SungaiKeppres199914 Januari 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1122Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang Usaha Industri TertentuKeppres199914 Januari 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1123Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984Keppres199907 Januari 1999Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1124KehutananUU1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1125Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak Karya Di Pulau JawaLainnya1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1126Perlindungan KonsumenUU1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1127Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak SehatUU1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1128Kewajiban pembayaran iuran pertambangan bagi pemegang sipp/kp/kk/pkp2bSurat Edaran1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1129Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan UmumLainnya1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1130Bentuk Laporan Penyelidikan Umum dan EksplorasiLainnya1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1131Pemberian kKasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan EksplorasiLainnya1999—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1132Badan Pengendalian Dampak LingkunganKeppres199826 November 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1133Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-UndangKeppres199829 Oktober 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1134Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorKeppres199801 Oktober 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1135Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 Tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriPerubahanKeppres199801 Oktober 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1136Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (persero) Perusahaan Listrik NegaraKeppres199811 September 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1137Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998PerubahanKeppres199820 Agustus 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1138Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriKeppres199815 Mei 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1139Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan TengahPerubahanKeppres199807 Mei 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1140Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriKeppres199804 Mei 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1141Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam NegeriLainnya199812 Januari 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1142Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan InfrastrukturKeppres199812 Januari 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1143Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji KembaliPencabutanKeppres199810 Januari 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1144Pemulihan Kewenangan Menteri Pertambangan Dan Energi Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut Didaerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam Dan SekitarnyaInpres1998—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1145Perubahan Diktum Ketiga dan Keenam Keputusan Ditjen Pertambangan Umum No. 696.K/20/DDJP/1996Lainnya1998—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1146Pemberian Kuasa PertambanganLainnya1998—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1147Pemberian Izin Pemindahan Kuasa PertambanganLainnya1998—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1148Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPP199730 Desember 1997Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1149Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji KembaliKeppres199701 November 1997Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
1150Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik NegaraKeppres199720 September 1997Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →

Bacaan terkait

  • Registry izin tambang

    Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.

  • Berita kebijakan tambang

    Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.

  • Intelijen komoditas

    63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.

Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?

Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.