REGULATORY INTELLIGENCE

Peraturan & Regulasi Pertambangan

2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.

2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui

Dokumen yang dibukukan

Telusuri per topik pertambangan

Peraturan terbaru

  • Kepmen ESDM21 September 2026

    369.K/HK.02/MEM.S/2026 — Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    Buka dokumen resmi →
  • Kepmen ESDM21 September 2026

    370.K/OT.01/MEM.S/2026 — Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    Buka dokumen resmi →
  • Kepmen ESDM18 September 2026

    365.K/MB.01/MEM.B/2026 — Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

    Buka dokumen resmi →
  • Kepmen ESDM15 September 2026

    364.K/MB.01/MEM.B/2026 — Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan September Tahun 2026

    Buka dokumen resmi →
  • Kepmen ESDM11 September 2026

    363.K/MB.01/MEM.B/2026 — Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komiditas Mineral Logam dan Batubara

    Buka dokumen resmi →
  • Surat Edaran08 September 2026

    4.E/PR.01/MEM.S/2026 — Pedoman Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis Unit Organisasi dan Tata Cara Usulan Perubahan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    Buka dokumen resmi →

Menampilkan 30 dari 2580 dokumen

NoPeraturanJenisTahunTanggal penetapanTopikDokumen resmi
2551Peradilan Tata Usaha NegaraLainnya198629 Desember 1986Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2552Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat IPP198623 Agustus 1986Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2553Penjelasan surat keterangan izin peninjauan (skip)Surat Edaran1986—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2554Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung ApiKeppres198508 Maret 1985Kelembagaan & ASNBuka dokumen resmi →
2555Perubahan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaiman Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1980Keppres198429 Desember 1984Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2556Kerjasama usaha pertambangan umum dengan pihak modal asing menuju kepada pembentukan joint venture (usaha patungan nasional asing)Surat Edaran1984—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2557Pajak PenghasilanUU1983—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2558Tata Pengaturan AirPP198212 Agustus 1982Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2559Pemantapan dan Keterpaduan Kerja Antara Pusat dan DaerahSurat Edaran1982—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2560Pemberian Kuasa Pengusahaan Panas Bumi, Eksplorasi dan Eksploitasi Kepada PERTAMINAKeppres198101 Juni 1981Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2561Iuran Pembayaran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana PengairanPP198125 Februari 1981Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2562Penambahan Kenggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional Dalam Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980Keppres198029 Desember 1980Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2563Penggolongan Bahan-Bahan GalianPP198015 Agustus 1980Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
2564Badan Koordinasi Energi NasionalKeppres198004 Agustus 1980Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2565Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak dan Gas BumiPP197925 Mei 1979Hilirisasi & Smelter, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2566Penjelasan Pengumuman SetempatSurat Edaran1979—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2567Pedoman Pemberian Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)Surat Edaran1979—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2568Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan UmumInpres1976—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2569Keselamatan Kerja Terhadap RadiasiPP1975—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2570Keselamatan Kerja Pada Pipa Penyalur Serta Fasilitas Kelengkapan Untuk Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi Diluar Wilayah Kuasa Pertambangan Minyak Dan Gas BumiLainnya1975—Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2571Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang PertambanganPP197314 April 1973Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2572Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang Dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaInpres1970—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2573Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok PertambanganPP196931 Desember 1969Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2574Pengumuman SetempatSurat Edaran1969—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2575Ketentuan-Ketentuan Pokok PertambanganUU196702 Desember 1967Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2576Mijn Politie Reglement Staatsblad 1930 Nomor 341PP——Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2577INFOGATRIK (Buletin Ditjen Ketenagalistrikan)Lainnya——Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2578Metodologi penelitian hukum: Filsafat , teori dan praktikBuku Hukum——Umum / Administrasi—
2579Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undanganLainnya——Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2580Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil NegaraLainnya——Kelembagaan & ASNBuka dokumen resmi →

Bacaan terkait

  • Registry izin tambang

    Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.

  • Berita kebijakan tambang

    Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.

  • Intelijen komoditas

    63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.

Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?

Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.