REGULATORY INTELLIGENCE
Peraturan & Regulasi Pertambangan
2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.
2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui
Dokumen yang dibukukan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 341.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 177.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan Evalu
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 266.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pedoman Permohonan, Eval
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan
- Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Ne
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14.K/TL.04/MEM.L/2023 tentang Persetujuan Teknis Batas
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nokor 33 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4162 K/74/MEM/2015 tentang Pemberian Tanda Penghargaan
- Keputusan Menteri ESDM No. 3617 K/74/MEM/2014 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Keselamatan Pertambangan dan
- Keputusan Menteri ESDM No. 2842 K/74/MEM/2012 Tentang Pemberian Tanda Penghargaan Pengelolaan Keselamatan Pert
- Keputusan Menteri ESDM No. 1457 K/40/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan Di Bidang Pertamba
- Keputusan Menteri PE No. 1256.K/008/M.PE/1996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingk
- Keputusan Menteri PE No. 388.K/008/M.PE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan da
- Keputusan Menteri PE No. 103. K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkung
- Keputusan Menteri PE No: 523 K/201/MPE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan,
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksana
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri E
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administrati
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Perubahan atas Keputusan
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peny
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian
Telusuri per topik pertambangan
Peraturan terbaru
- Kepmen ESDM21 September 2026
369.K/HK.02/MEM.S/2026 — Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Buka dokumen resmi → - Kepmen ESDM21 September 2026
370.K/OT.01/MEM.S/2026 — Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Buka dokumen resmi → - Kepmen ESDM18 September 2026
365.K/MB.01/MEM.B/2026 — Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
Buka dokumen resmi → - Kepmen ESDM15 September 2026
364.K/MB.01/MEM.B/2026 — Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan September Tahun 2026
Buka dokumen resmi → - Kepmen ESDM11 September 2026
363.K/MB.01/MEM.B/2026 — Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komiditas Mineral Logam dan Batubara
Buka dokumen resmi → - Surat Edaran08 September 2026
4.E/PR.01/MEM.S/2026 — Pedoman Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis Unit Organisasi dan Tata Cara Usulan Perubahan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Buka dokumen resmi →
Menampilkan 50 dari 2580 dokumen
| No | Peraturan | Jenis | Tahun | Tanggal penetapan | Topik | Dokumen resmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan | Keppres | 2000 | 28 Januari 2000 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2402 | Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi | Kepmen ESDM | 2000 | — | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 2403 | JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANAUSIS MENGENAI DAMPAK LlNGKUNGAN HIDUP | Kepmen LHK | 2000 | — | Lingkungan & AMDAL | Buka dokumen resmi → |
| 2404 | Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Pada Penyediaan Dan Pelayanan Bahan Bakar Minyak | Inpres | 2000 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2405 | Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin | Inpres | 2000 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2406 | Perubahan lLmpiran V A, V B, V C, V D, V E, V F dan V G Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 149.K/20.01/DDJP/1998 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) | Lainnya | 2000 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2407 | Penerapan Standar Bidang pertambangan Sub Bidang Pertambangan Umum | Lainnya | 2000 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2408 | Perubahan Diktum Kedua Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 256.K/25.04/DDJP/1999 Tentang Pemberian kKasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi | Lainnya | 2000 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2409 | Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri | Lainnya | 1999 | 30 Desember 1999 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2410 | Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara | Keppres | 1999 | 18 Desember 1999 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2411 | Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legislasi | PP | 1999 | 13 Oktober 1999 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2412 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan BeracunPerubahan | PP | 1999 | 07 Oktober 1999 | Lingkungan & AMDAL | Buka dokumen resmi → |
| 2413 | Angkutan di Perairan | PP | 1999 | 05 Oktober 1999 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2414 | Pengawasan Produksi Pertambangan Umum | Lainnya | 1999 | 06 September 1999 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2415 | Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional | Keppres | 1999 | 30 Juli 1999 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2416 | Pedoman Umum Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah | Keppres | 1999 | 13 Juli 1999 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2417 | Pelimpahan Wewenang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pemrosesan dan Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara | Lainnya | 1998 | 01 Juni 1999 | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 2418 | Tentang Pengesahan Protocol Of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969) | Keppres | 1999 | 28 Mei 1999 | Lingkungan & AMDAL | Buka dokumen resmi → |
| 2419 | Ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik Dari Pembangkit Skala Kecil Swasta, Koperasi dan Swadaya Masyarakat | Lainnya | 1999 | 18 Mei 1999 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 2420 | Perubahan Peraturan Menteri PE No. 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik | Lainnya | 1999 | 11 Mei 1999 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 2421 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup | PP | 1999 | 07 Mei 1999 | Lingkungan & AMDAL | Buka dokumen resmi → |
| 2422 | Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut | PP | 1999 | 27 Februari 1999 | Lingkungan & AMDAL | Buka dokumen resmi → |
| 2423 | Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun | PP | 1999 | 27 Februari 1999 | Lingkungan & AMDAL | Buka dokumen resmi → |
| 2424 | Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi | PP | 1999 | 27 Januari 1999 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2425 | Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri | Keppres | 1999 | 26 Januari 1999 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2426 | Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1999 Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai Dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai | Keppres | 1999 | 14 Januari 1999 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2427 | Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang Usaha Industri Tertentu | Keppres | 1999 | 14 Januari 1999 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2428 | Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara | Keppres | 1999 | 07 Januari 1999 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 2429 | Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984 | Keppres | 1999 | 07 Januari 1999 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2430 | Kehutanan | UU | 1999 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2431 | Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak Karya Di Pulau Jawa | Lainnya | 1999 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2432 | Perlindungan Konsumen | UU | 1999 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2433 | Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | UU | 1999 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2434 | Kewajiban pembayaran iuran pertambangan bagi pemegang sipp/kp/kk/pkp2b | Surat Edaran | 1999 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2435 | Mengenai persyaratan untuk permohonan kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan penjualan bahan galian lepas pantai bagi pihak ketiga (bukan pemegang kp eksplorasi/eksploitasi | Surat Edaran | 1999 | — | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 2436 | Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum | Lainnya | 1999 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2437 | Pemberian Izin Pengiriman Contoh Batubara Kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Pemegang Kuasa Pertambanhgan Batubara | Lainnya | 1999 | — | Mineral & Batubara | Buka dokumen resmi → |
| 2438 | Penugasan kKpada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Untuk Memberikan Rekomendasi Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) | Lainnya | 1999 | — | Perizinan & IUP | Buka dokumen resmi → |
| 2439 | Bentuk Laporan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi | Lainnya | 1999 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2440 | Pemberian kKasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi | Lainnya | 1999 | — | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2441 | Badan Pengendalian Dampak Lingkungan | Keppres | 1998 | 26 November 1998 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2442 | Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang | Keppres | 1998 | 29 Oktober 1998 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2443 | Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | Keppres | 1998 | 01 Oktober 1998 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2444 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 Tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriPerubahan | Keppres | 1998 | 01 Oktober 1998 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2445 | Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (persero) Perusahaan Listrik Negara | Keppres | 1998 | 11 September 1998 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2446 | Mutu Pengujian Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri | Lainnya | 1998 | 24 Agustus 1998 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 2447 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998Perubahan | Keppres | 1998 | 20 Agustus 1998 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2448 | Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara | Keppres | 1998 | 15 Mei 1998 | Migas & Ketenagalistrikan | Buka dokumen resmi → |
| 2449 | Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri | Keppres | 1998 | 15 Mei 1998 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
| 2450 | Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan TengahPerubahan | Keppres | 1998 | 07 Mei 1998 | Umum / Administrasi | Buka dokumen resmi → |
Bacaan terkait
- Registry izin tambang
Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.
- Berita kebijakan tambang
Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.
- Intelijen komoditas
63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.
Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?
Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.