REGULATORY INTELLIGENCE

Peraturan & Regulasi Pertambangan

2580 peraturan, keputusan, dan instruksi dari JDIH Kementerian ESDM — bisa dicari per nomor, jenis, tahun, dan 14 topik. Metadata resmi, tautan langsung ke dokumen aslinya.

2.580
Dokumen
32
Jenis dokumen
1967–2026
Rentang tahun
2026-10-01
Diperbarui

Dokumen yang dibukukan

Telusuri per topik pertambangan

Peraturan terbaru

  • Kepmen ESDM21 September 2026

    369.K/HK.02/MEM.S/2026 — Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    Buka dokumen resmi →
  • Kepmen ESDM21 September 2026

    370.K/OT.01/MEM.S/2026 — Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    Buka dokumen resmi →
  • Kepmen ESDM18 September 2026

    365.K/MB.01/MEM.B/2026 — Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

    Buka dokumen resmi →
  • Kepmen ESDM15 September 2026

    364.K/MB.01/MEM.B/2026 — Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan September Tahun 2026

    Buka dokumen resmi →
  • Kepmen ESDM11 September 2026

    363.K/MB.01/MEM.B/2026 — Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komiditas Mineral Logam dan Batubara

    Buka dokumen resmi →
  • Surat Edaran08 September 2026

    4.E/PR.01/MEM.S/2026 — Pedoman Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis Unit Organisasi dan Tata Cara Usulan Perubahan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    Buka dokumen resmi →

Menampilkan 50 dari 2580 dokumen

NoPeraturanJenisTahunTanggal penetapanTopikDokumen resmi
2451Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan UmumPP199805 Mei 1998Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
2452Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik NegaraKeppres199804 Mei 1998Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2453Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriKeppres199804 Mei 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2454Perubahan PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan PajakPP199820 April 1998Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
2455Perubahan Atas Keputusan Presiden RI No. 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh SwastaPerubahanKeppres199809 Maret 1998Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2456Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha SwastaLainnya199826 Februari 1998Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2457Pedoman Dan Tatacara Pelaksanaan Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam NegeriLainnya199826 Januari 1998Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2458Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam NegeriLainnya199812 Januari 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2459Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan InfrastrukturKeppres199812 Januari 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2460Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji KembaliPencabutanKeppres199810 Januari 1998Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2461Pemulihan Kewenangan Menteri Pertambangan Dan Energi Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut Didaerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam Dan SekitarnyaInpres1998—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2462Perubahan Diktum Ketiga dan Keenam Keputusan Ditjen Pertambangan Umum No. 696.K/20/DDJP/1996Lainnya1998—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2463Pemberian Kuasa PertambanganLainnya1998—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2464Pemberian Izin Pemindahan Kuasa PertambanganLainnya1998—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2465Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPP199730 Desember 1997Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2466Usaha Penunjang Tenaga Listrik Bidang Konsultasi, Bidang Pembangunan dan Pemasangan, dan Bidang Pemeliharaan Peralatan KetenagalistrikanKepmen ESDM199718 Desember 1997Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2467Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji KembaliKeppres199701 November 1997Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2468Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik NegaraKeppres199720 September 1997Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2469Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan PajakPP199707 Juli 1997Royalti & PNBPBuka dokumen resmi →
2470Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorPP199704 Juli 1997Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2471Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas BumiLainnya199728 April 1997Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2472Mekanisme Penyetoran Batubara Bagian Pemerintah Yang Dijual Melalui Kerjasama Pihak KetigaLainnya1997—Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
2473Mekanisme Penyetoran Pengawasan Batubara Bagian PemerintahLainnya1997—Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
2474Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan BatubaraKeppres199625 September 1996Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
2475Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan dan EnergiLainnya199609 Agustus 1996Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2476Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk ImbalanPP199604 Juni 1996Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2477Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak Karya BatubaraLainnya199620 Maret 1996Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
2478Penggunaan Peta, Penjelasan Batas dan Luas Wilayah Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara di Bidang Pertambangan UmumLainnya199620 Maret 1996Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
2479Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air Untuk Usaha Pertambangan UmumLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2480BAKU MUTU LlMBAH CARI BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMIKepmen LHK1996—Lingkungan & AMDAL, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2481JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK L1NGKUNGANKepmen LHK1996—Lingkungan & AMDALBuka dokumen resmi →
2482PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : KEP-42/MENLH/10/1996 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMIKepmen LHK1996—Lingkungan & AMDAL, Migas & KetenagalistrikanBuka dokumen resmi →
2483Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengambilan Air Bawah TanahLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2484Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No: 154.K/27/DDJP/1996 Tata Cara Pencadangan Wilayah Kuasa Pertambangan (Kp), Kontrak Karya (Kk), Dan Kontrak Karya Batubara (KKB)Lainnya1996—Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
2485Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No: 155.K/861/DDJP/1996 Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan KesungguhanLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2486Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP)/Kontrak Karya (Kk)/Kontrak Karya Batubara (KKB)/Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)Lainnya1996—Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
2487Penambahan Ketentuan Pada Angka 3 Diktum Pertama Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 155.K/Ddjp/1996 Tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan KesungguhanLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2488Perubahan Diktum Keenam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 208.K/201/Ddjp/1996 Tentang Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP)/Kontrak Karya (KK)/Kontrak Karya Batubara (KKB)/Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)Lainnya1996—Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
2489Jangka waktu pengumuman setempatSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2490Penyempurnaan surat edaran ditjen pertambangan umumSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2491Pembebasan dari kewajiban penyetoran uang jaminan kesungguhan bagi koperasi yang dibentuk oleh penduduk setempat dalam rangka permohonan kuasa pertambanganSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2492Pemegang kuasa pertambangan yang mengajukan perpanjangan atau peningkatan diwajibkan mendapatkan peta dari upipwpPerpanjanganSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2493Perihal mendapatkan peta wilayah kp/kk/pkp2b dari upipwp bagi para pemohon kuasa pertambanga, kontrak karya dan kontrak karya batubaraSurat Edaran1996—Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
2494Perihal mendapatkan peta wilayah kp/kk/pkp2b yang baru dan upipwp bagi para pemohon kontrak karya dan kontrak karya batubara yang sudah mendapat izin prinsip (ip)Surat Edaran1996—Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →
2495Tidak menerima/memproses permohonan Kuasa PertambanganSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2496Jaminan ReklamasiLainnya1996—Reklamasi & PascatambangBuka dokumen resmi →
2497Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pada Wilayah Yang Tumpang TindihLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2498Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak KaryaLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2499Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan UmumLainnya1996—Umum / AdministrasiBuka dokumen resmi →
2500Tata Cara Pemberian KP Pengangkutan dan KP Penjualan Atas Bahan Galian Yang Dihasilkan Oleh Pihak Ketiga Dalam Melakukan Kegiatan Di Luar Bidang Usaha Pertambangan UmumLainnya1996—Mineral & BatubaraBuka dokumen resmi →

Bacaan terkait

  • Registry izin tambang

    Siapa pemegang izinnya: 7.542 badan usaha dari registri resmi pemerintah, bisa dicari per nama dan jenis izin.

  • Berita kebijakan tambang

    Kabar perubahan kebijakan dan dampaknya bagi pemegang izin — pelengkap halaman rujukan dokumen ini.

  • Intelijen komoditas

    63 komoditas: luas izin, sebaran wilayah, dan perusahaan yang menggarapnya.

Butuh pendampingan atas dasar hukum ini?

Tim kami membantu penyusunan RKAB, perizinan, AMDAL, dan rencana pascatambang — dengan rujukan peraturan yang bisa ditelusuri, bukan asumsi.