Pemerintah menetapkan ulang daftar mineral kritis Indonesia. Dasarnya adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 10 November 2026, ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Lampirannya memuat 42 mineral kritis, turun dari 47 dalam keputusan sebelumnya, Kepmen ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023. Pemberitaan sejauh ini berfokus pada jumlah dan nama komoditas. Artikel ini membandingkan batang tubuh kedua keputusan, karena perubahan yang berdampak bagi pemegang izin justru ada di diktum-diktumnya.
Semua kutipan dan rincian keputusan di bawah ini kami ambil dari salinan resmi yang diunggah di JDIH Kementerian ESDM.
Mengapa ditetapkan ulang
Bagian *menimbang* memuat dua alasan. Pertama, pemerintah perlu menetapkan kembali kriteria dan jenis komoditas mineral kritis untuk meningkatkan jaminan pasokan bahan baku mineral bagi industri strategis dalam negeri, termasuk industri pertahanan dan keamanan negara, serta menjadi acuan tata kelola industri hulu, antara dan hilir berbasis mineral. Kedua, jangka waktu penetapan berdasarkan Kepmen 296/2023 telah berakhir masa berlakunya.
Kepmen 296/2023 ditetapkan pada 14 September 2023 dengan jangka waktu tiga tahun. Jika dihitung dari tanggal penetapan, masa itu habis pada September 2026, sekitar dua bulan sebelum keputusan pengganti terbit pada 10 November 2026 (hitungan Teramine).
Dasar hukum yang dirujuk antara lain UU Minerba (UU 4/2009, terakhir diubah dengan UU 2/2025), UU Perindustrian (UU 3/2014), PP 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015–2035, dan PP 96/2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha minerba yang terakhir diubah dengan PP 39/2025.
Definisi: kini menyebut "industri strategis"
Diktum KEDUA mendefinisikan mineral kritis sebagai:
"mineral yang mempunyai kegunaan penting bagi perekonomian nasional, industri strategis termasuk industri pertahanan dan keamanan negara, dan memiliki potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak."
Definisi 2023 berbunyi "kegunaan penting untuk perekonomian nasional dan pertahanan keamanan negara". Rumusan baru menambahkan industri strategis secara eksplisit, sejalan dengan rujukan baru ke UU Perindustrian dan RIPIN di bagian *mengingat*.
Perbandingan diktum: 2023 vs 2026
| Aspek | Kepmen 296/2023 | Kepmen 434/2026 |
|---|---|---|
| Ditetapkan | 14 September 2023 (Menteri Arifin Tasrif) | 10 November 2026 (Menteri Bahlil Lahadalia) |
| Jumlah mineral kritis | 47 | 42 |
| Kriteria | 4 butir: bahan baku industri strategis; nilai manfaat bagi perekonomian dan hankam; risiko pasokan tinggi; tidak ada pengganti layak | 3 kelompok: (a) kepentingan ekonomi dan industri strategis, dengan 5 sub-butir; (b) kerentanan pasokan karena kondisi global dan ketergantungan impor; (c) ketahanan cadangan bagi pasokan bahan baku smelter |
| Kegunaan sebagai acuan | 8 butir | 7 butir |
| Formula harga mineral acuan | Disebut sebagai pertimbangan | Tidak lagi disebut |
| Cakupan fiskal dan perizinan | "pertambangan mineral dan batu bara" | "pertambangan mineral" |
| Jangka waktu | 3 tahun, direviu setiap tahun atau sewaktu-waktu | Tanpa batas waktu, dapat dievaluasi sewaktu-waktu |
Lima sub-butir kriteria (a) dalam Diktum KETIGA adalah: bahan baku industri strategis nasional termasuk industri pertahanan dan keamanan; peningkatan nilai ekonomi nasional; peningkatan nilai tambah; tingkat kebutuhan dan penyerapan dalam negeri; dan tingkat keterbatasan substitusi.
Butir (c) baru: ketahanan cadangan terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku fasilitas pengolahan dan pemurnian. Kriteria ini tidak ada dalam versi 2023.
Tujuh kegunaan daftar (Diktum KEEMPAT)
Daftar ini dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, sesuai kewenangannya, untuk:
- mengatur tata kelola industri pertambangan mineral dan mineral ikutannya, termasuk sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
- mengatur tata niaganya;
- menjadi pertimbangan kebijakan fiskal di bidang pertambangan mineral;
- menjadi pertimbangan kebijakan pengutamaan mineral untuk kebutuhan dalam negeri;
- menjadi pertimbangan penerbitan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral;
- menjadi pertimbangan peningkatan penyelidikan dan penelitian; dan/atau
- menjadi pertimbangan peningkatan kewajiban eksplorasi lanjutan bagi pemegang perizinan berusaha.
Lima komoditas yang dicoret
Dibandingkan dengan daftar 2023, lima komoditas tidak lagi tercantum:
| Mineral kritis 2023 | Jenis komoditas tambang |
|---|---|
| Hafnium | Hafnium |
| Merkuri | Sinabar |
| Paladium | Paladium |
| Rutenium | Rutenium |
| Torium | Torium |
Tidak ada komoditas baru yang masuk. Satu catatan teknis: lampiran 2026 menegaskan bahwa logam tanah jarang tidak termasuk skandium, sementara skandium tetap tercantum sebagai mineral kritis tersendiri.
Daftar lengkap 42 mineral kritis
Mengikuti urutan lampiran Kepmen 434/2026. Jenis komoditas tambangnya hanya ditulis bila berbeda dari nama mineralnya.
- Aluminium (bauksit)
- Antimoni
- Barium (barit)
- Berilium
- Besi (bijih besi, pasir besi)
- Bismut
- Boron
- Feldspar
- Fluorspar
- Fosfor (fosfat)
- Galena
- Galium
- Germanium
- Grafit
- Indium
- Kadmium
- Kalium
- Kalsium
- Kobal
- Kromium (kromit)
- Litium
- Logam tanah jarang (tanpa skandium)
- Magnesium
- Mangan
- Molibdenum
- Nikel
- Niobium
- Platinum (platina)
- Selenium
- Seng
- Silika (pasir kuarsa, kuarsit, kristal kuarsa)
- Sulfur (belerang)
- Skandium
- Stronsium
- Tantalum
- Telurium
- Tembaga
- Timah
- Titanium
- Wolfram
- Vanadium
- Zirkonium (zirkon)
Respons pelaku usaha
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira, kepada Kontan.co.id pada 20 November 2026, sebagaimana dikutip Koran Manado, menyebut klasifikasi ini dapat mendorong perusahaan mengevaluasi portofolio aset, peluang eksplorasi, pemanfaatan mineral ikutan, serta rencana pengolahan dan pemurnian. Ia juga mengingatkan bahwa proyek dengan sumber daya terukur, akses infrastruktur, teknologi tersedia dan kontrak serapan yang jelas biasanya lebih menarik bagi investor daripada komoditas yang sedang populer tetapi belum punya studi kelayakan dan pasar.
Linimasa
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 14 September 2023 | Kepmen ESDM 296.K/MB.01/MEM.B/2023 menetapkan 47 mineral kritis, berlaku 3 tahun |
| September 2026 | Masa berlaku tiga tahun Kepmen 296/2023 berakhir (hitungan dari tanggal penetapan) |
| 10 November 2026 | Kepmen ESDM 434.K/MB.01/MEM.B/2026 ditetapkan dan langsung berlaku: 42 mineral kritis |
| 19 November 2026 | Isi keputusan mulai diberitakan media nasional |
Catatan Teramine
*Bagian ini adalah analisis editorial Teramine, bukan pernyataan fakta dari pemerintah atau media yang dikutip.*
- Daftar ini kini tidak punya tanggal kedaluwarsa. Versi 2023 dikunci tiga tahun, dan menurut hitungan kami ada jeda sekitar dua bulan antara habisnya masa itu dan terbitnya pengganti. Versi 2026 dapat dievaluasi sewaktu-waktu. Ini mencegah kekosongan berikutnya, tetapi juga membuat daftar bisa berubah tanpa jadwal yang bisa diantisipasi. Pemegang IUP untuk komoditas di daftar ini sebaiknya memantau JDIH ESDM secara rutin, tidak hanya menjelang tanggal tertentu.
- Kriteria baru (c) mengarah ke smelter. Kriteria ketahanan cadangan bagi pasokan bahan baku pengolahan dan pemurnian, ditambah kegunaan untuk pengutamaan kebutuhan dalam negeri dan kewajiban eksplorasi lanjutan, memberi pemerintah dasar untuk menuntut eksplorasi lebih dalam dan memprioritaskan pasokan domestik bagi komoditas ini. Bagi penambang nikel, bauksit, tembaga dan timah, risiko regulasinya lebih besar daripada peluang insentifnya, setidaknya sampai ada aturan turunan.
- Hilangnya rujukan formula HMA belum tentu berarti apa-apa secara praktis. Formula harga diatur dalam regulasi lain. Namun, daftar mineral kritis tidak lagi secara eksplisit menjadi pertimbangan dalam penetapan harga. Kami belum menemukan penjelasan resmi atas perubahan ini.
- Status kritis bukan insentif. Keputusan ini tidak memuat satu pun insentif fiskal. Ia hanya menyebut daftar ini *dapat menjadi pertimbangan*. Investor yang menilai proyek grafit, logam tanah jarang atau silika perlu menunggu instrumen fiskal yang konkret sebelum memasukkan "status kritis" ke dalam model keuangannya.
Untuk latar produksi dan cadangan per komoditas, lihat ulasan kami [Critical Minerals in Indonesia](/id/news/critical-minerals-in-indonesia) yang membedah daftar 2023.
Yang tidak dapat diverifikasi, sehingga tidak dicantumkan
- Alasan resmi pencoretan hafnium, merkuri, paladium, rutenium dan torium tidak dimuat dalam keputusan dan tidak kami temukan dalam pernyataan resmi Kementerian ESDM.
- Tidak ada siaran pers Kementerian ESDM tentang Kepmen 434/2026 yang kami temukan saat artikel ini ditulis. Isi keputusan kami baca langsung dari salinan PDF di JDIH ESDM, yang berupa hasil pindaian, lalu kami cocokkan dengan pemberitaan Bisnis.com dan CNBC Indonesia.
- Isi Kepmen 296/2023 untuk perbandingan bersumber dari halaman JDIH ESDM dan laporan CNBC Indonesia 18 Oktober 2023 yang memuat diktumnya. Salinan resmi 2023 tidak kami baca ulang untuk artikel ini.
Perusahaan yang memegang atau mengajukan izin untuk komoditas dalam daftar ini dapat berkonsultasi melalui [layanan izin Teramine](/id/layanan-izin). Peluang proyek mineral kritis dapat ditelusuri di [marketplace Teramine](/id/marketplace).



