Kepmen ESDM 434/2026: Daftar Mineral Kritis Jadi 42 Komoditas, Lima Dicoret dan Masa Berlaku Tiga Tahun Dihapus

By Teramine EditorialPublished 21 November 20266 min readCompany: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Aspebindo

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan ulang daftar mineral kritis lewat Keputusan Menteri ESDM Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 10 November 2026. Daftarnya turun dari 47 menjadi 42 komoditas: hafnium, merkuri, paladium, rutenium dan torium dicoret. Yang jarang dibahas: rujukan ke formula harga mineral acuan hilang, batasan tiga tahun diganti evaluasi sewaktu-waktu, dan kriterianya disusun ulang. Kami membaca salinan resmi di JDIH ESDM.

Pemerintah menetapkan ulang daftar mineral kritis Indonesia. Dasarnya adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 10 November 2026, ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampirannya memuat 42 mineral kritis, turun dari 47 dalam keputusan sebelumnya, Kepmen ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023. Pemberitaan sejauh ini berfokus pada jumlah dan nama komoditas. Artikel ini membandingkan batang tubuh kedua keputusan, karena perubahan yang berdampak bagi pemegang izin justru ada di diktum-diktumnya.

Semua kutipan dan rincian keputusan di bawah ini kami ambil dari salinan resmi yang diunggah di JDIH Kementerian ESDM.

Mengapa ditetapkan ulang

Bagian *menimbang* memuat dua alasan. Pertama, pemerintah perlu menetapkan kembali kriteria dan jenis komoditas mineral kritis untuk meningkatkan jaminan pasokan bahan baku mineral bagi industri strategis dalam negeri, termasuk industri pertahanan dan keamanan negara, serta menjadi acuan tata kelola industri hulu, antara dan hilir berbasis mineral. Kedua, jangka waktu penetapan berdasarkan Kepmen 296/2023 telah berakhir masa berlakunya.

Kepmen 296/2023 ditetapkan pada 14 September 2023 dengan jangka waktu tiga tahun. Jika dihitung dari tanggal penetapan, masa itu habis pada September 2026, sekitar dua bulan sebelum keputusan pengganti terbit pada 10 November 2026 (hitungan Teramine).

Dasar hukum yang dirujuk antara lain UU Minerba (UU 4/2009, terakhir diubah dengan UU 2/2025), UU Perindustrian (UU 3/2014), PP 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015–2035, dan PP 96/2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha minerba yang terakhir diubah dengan PP 39/2025.

Definisi: kini menyebut "industri strategis"

Diktum KEDUA mendefinisikan mineral kritis sebagai:

"mineral yang mempunyai kegunaan penting bagi perekonomian nasional, industri strategis termasuk industri pertahanan dan keamanan negara, dan memiliki potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak."

Definisi 2023 berbunyi "kegunaan penting untuk perekonomian nasional dan pertahanan keamanan negara". Rumusan baru menambahkan industri strategis secara eksplisit, sejalan dengan rujukan baru ke UU Perindustrian dan RIPIN di bagian *mengingat*.

Perbandingan diktum: 2023 vs 2026

AspekKepmen 296/2023Kepmen 434/2026
Ditetapkan14 September 2023 (Menteri Arifin Tasrif)10 November 2026 (Menteri Bahlil Lahadalia)
Jumlah mineral kritis4742
Kriteria4 butir: bahan baku industri strategis; nilai manfaat bagi perekonomian dan hankam; risiko pasokan tinggi; tidak ada pengganti layak3 kelompok: (a) kepentingan ekonomi dan industri strategis, dengan 5 sub-butir; (b) kerentanan pasokan karena kondisi global dan ketergantungan impor; (c) ketahanan cadangan bagi pasokan bahan baku smelter
Kegunaan sebagai acuan8 butir7 butir
Formula harga mineral acuanDisebut sebagai pertimbanganTidak lagi disebut
Cakupan fiskal dan perizinan"pertambangan mineral dan batu bara""pertambangan mineral"
Jangka waktu3 tahun, direviu setiap tahun atau sewaktu-waktuTanpa batas waktu, dapat dievaluasi sewaktu-waktu

Lima sub-butir kriteria (a) dalam Diktum KETIGA adalah: bahan baku industri strategis nasional termasuk industri pertahanan dan keamanan; peningkatan nilai ekonomi nasional; peningkatan nilai tambah; tingkat kebutuhan dan penyerapan dalam negeri; dan tingkat keterbatasan substitusi.

Butir (c) baru: ketahanan cadangan terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku fasilitas pengolahan dan pemurnian. Kriteria ini tidak ada dalam versi 2023.

Tujuh kegunaan daftar (Diktum KEEMPAT)

Daftar ini dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, sesuai kewenangannya, untuk:

  1. mengatur tata kelola industri pertambangan mineral dan mineral ikutannya, termasuk sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
  2. mengatur tata niaganya;
  3. menjadi pertimbangan kebijakan fiskal di bidang pertambangan mineral;
  4. menjadi pertimbangan kebijakan pengutamaan mineral untuk kebutuhan dalam negeri;
  5. menjadi pertimbangan penerbitan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral;
  6. menjadi pertimbangan peningkatan penyelidikan dan penelitian; dan/atau
  7. menjadi pertimbangan peningkatan kewajiban eksplorasi lanjutan bagi pemegang perizinan berusaha.

Lima komoditas yang dicoret

Dibandingkan dengan daftar 2023, lima komoditas tidak lagi tercantum:

Mineral kritis 2023Jenis komoditas tambang
HafniumHafnium
MerkuriSinabar
PaladiumPaladium
RuteniumRutenium
ToriumTorium

Tidak ada komoditas baru yang masuk. Satu catatan teknis: lampiran 2026 menegaskan bahwa logam tanah jarang tidak termasuk skandium, sementara skandium tetap tercantum sebagai mineral kritis tersendiri.

Daftar lengkap 42 mineral kritis

Mengikuti urutan lampiran Kepmen 434/2026. Jenis komoditas tambangnya hanya ditulis bila berbeda dari nama mineralnya.

  1. Aluminium (bauksit)
  2. Antimoni
  3. Barium (barit)
  4. Berilium
  5. Besi (bijih besi, pasir besi)
  6. Bismut
  7. Boron
  8. Feldspar
  9. Fluorspar
  10. Fosfor (fosfat)
  11. Galena
  12. Galium
  13. Germanium
  14. Grafit
  15. Indium
  16. Kadmium
  17. Kalium
  18. Kalsium
  19. Kobal
  20. Kromium (kromit)
  21. Litium
  22. Logam tanah jarang (tanpa skandium)
  23. Magnesium
  24. Mangan
  25. Molibdenum
  26. Nikel
  27. Niobium
  28. Platinum (platina)
  29. Selenium
  30. Seng
  31. Silika (pasir kuarsa, kuarsit, kristal kuarsa)
  32. Sulfur (belerang)
  33. Skandium
  34. Stronsium
  35. Tantalum
  36. Telurium
  37. Tembaga
  38. Timah
  39. Titanium
  40. Wolfram
  41. Vanadium
  42. Zirkonium (zirkon)

Respons pelaku usaha

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira, kepada Kontan.co.id pada 20 November 2026, sebagaimana dikutip Koran Manado, menyebut klasifikasi ini dapat mendorong perusahaan mengevaluasi portofolio aset, peluang eksplorasi, pemanfaatan mineral ikutan, serta rencana pengolahan dan pemurnian. Ia juga mengingatkan bahwa proyek dengan sumber daya terukur, akses infrastruktur, teknologi tersedia dan kontrak serapan yang jelas biasanya lebih menarik bagi investor daripada komoditas yang sedang populer tetapi belum punya studi kelayakan dan pasar.

Linimasa

TanggalPeristiwa
14 September 2023Kepmen ESDM 296.K/MB.01/MEM.B/2023 menetapkan 47 mineral kritis, berlaku 3 tahun
September 2026Masa berlaku tiga tahun Kepmen 296/2023 berakhir (hitungan dari tanggal penetapan)
10 November 2026Kepmen ESDM 434.K/MB.01/MEM.B/2026 ditetapkan dan langsung berlaku: 42 mineral kritis
19 November 2026Isi keputusan mulai diberitakan media nasional

Catatan Teramine

*Bagian ini adalah analisis editorial Teramine, bukan pernyataan fakta dari pemerintah atau media yang dikutip.*

  1. Daftar ini kini tidak punya tanggal kedaluwarsa. Versi 2023 dikunci tiga tahun, dan menurut hitungan kami ada jeda sekitar dua bulan antara habisnya masa itu dan terbitnya pengganti. Versi 2026 dapat dievaluasi sewaktu-waktu. Ini mencegah kekosongan berikutnya, tetapi juga membuat daftar bisa berubah tanpa jadwal yang bisa diantisipasi. Pemegang IUP untuk komoditas di daftar ini sebaiknya memantau JDIH ESDM secara rutin, tidak hanya menjelang tanggal tertentu.
  2. Kriteria baru (c) mengarah ke smelter. Kriteria ketahanan cadangan bagi pasokan bahan baku pengolahan dan pemurnian, ditambah kegunaan untuk pengutamaan kebutuhan dalam negeri dan kewajiban eksplorasi lanjutan, memberi pemerintah dasar untuk menuntut eksplorasi lebih dalam dan memprioritaskan pasokan domestik bagi komoditas ini. Bagi penambang nikel, bauksit, tembaga dan timah, risiko regulasinya lebih besar daripada peluang insentifnya, setidaknya sampai ada aturan turunan.
  3. Hilangnya rujukan formula HMA belum tentu berarti apa-apa secara praktis. Formula harga diatur dalam regulasi lain. Namun, daftar mineral kritis tidak lagi secara eksplisit menjadi pertimbangan dalam penetapan harga. Kami belum menemukan penjelasan resmi atas perubahan ini.
  4. Status kritis bukan insentif. Keputusan ini tidak memuat satu pun insentif fiskal. Ia hanya menyebut daftar ini *dapat menjadi pertimbangan*. Investor yang menilai proyek grafit, logam tanah jarang atau silika perlu menunggu instrumen fiskal yang konkret sebelum memasukkan "status kritis" ke dalam model keuangannya.

Untuk latar produksi dan cadangan per komoditas, lihat ulasan kami [Critical Minerals in Indonesia](/id/news/critical-minerals-in-indonesia) yang membedah daftar 2023.

Yang tidak dapat diverifikasi, sehingga tidak dicantumkan

  • Alasan resmi pencoretan hafnium, merkuri, paladium, rutenium dan torium tidak dimuat dalam keputusan dan tidak kami temukan dalam pernyataan resmi Kementerian ESDM.
  • Tidak ada siaran pers Kementerian ESDM tentang Kepmen 434/2026 yang kami temukan saat artikel ini ditulis. Isi keputusan kami baca langsung dari salinan PDF di JDIH ESDM, yang berupa hasil pindaian, lalu kami cocokkan dengan pemberitaan Bisnis.com dan CNBC Indonesia.
  • Isi Kepmen 296/2023 untuk perbandingan bersumber dari halaman JDIH ESDM dan laporan CNBC Indonesia 18 Oktober 2023 yang memuat diktumnya. Salinan resmi 2023 tidak kami baca ulang untuk artikel ini.

Perusahaan yang memegang atau mengajukan izin untuk komoditas dalam daftar ini dapat berkonsultasi melalui [layanan izin Teramine](/id/layanan-izin). Peluang proyek mineral kritis dapat ditelusuri di [marketplace Teramine](/id/marketplace).

Sources & References

According to an official statement from Kementerian ESDM (JDIH) — Keputusan Menteri ESDM Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam Klasifikasi Mineral Kritis, ditetapkan di Jakarta 10 November 2026, ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; salinan PDF pindaian 6 halaman (menimbang, mengingat, Diktum KESATU–KEENAM, lampiran 42 mineral kritis dengan keterangan logam tanah jarang tanpa skandium). Dibaca 21 November 2026., …

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

This article was rewritten with added context and data. Original sources are listed for transparency.

Mineral KritisKepmen ESDM 434/2026Regulasi MinerbaLogam Tanah JarangNikelBauksitTembagaTimahHilirisasi
Share

Related Mining Opportunities

Mining projects currently offered on Teramine for this commodity.

Browse Mining Opportunities

Looking for mining investment opportunities in Indonesia?

Browse IUP projects available for take over, joint operation and joint venture on Teramine.

Explore Mining Opportunities

Own a mining asset or project?

Publish your mining opportunity to Teramine's investor network.

Submit Mining Opportunity

Ada Pertanyaan?

Konsultasi gratis dengan tim ahli kami

Hubungi Kami

Related Articles

Indonesia Mining Tax Incentives: What the Tax Holiday and Tax Allowance Actually Cover for Mines and Smelters
Mining PolicyExplainer

Indonesia Mining Tax Incentives: What the Tax Holiday and Tax Allowance Actually Cover for Mines and Smelters

Indonesia has two main corporate income tax incentives an investor in minerals will hear about: the tax holiday for pioneer industries and the tax allowance for listed business fields. Read from the regulation texts, neither one covers digging ore out of the ground. Both are aimed at processing: smelters, refineries and coal conversion. The tax holiday's filing window under PMK 69/2024 closed on 31 December 2025, and the 15% global minimum tax already cuts into it for large groups. This explainer sets out who qualifies, what each incentive is worth, and what is still unsettled.

20 Nov 202611 min read
NickelCopperBauxiteTinGoldCoal
Indonesia's Mineral Export Ban: What the Nickel and Bauxite Prohibitions Actually Produced
Mining PolicyMining Intelligence

Indonesia's Mineral Export Ban: What the Nickel and Bauxite Prohibitions Actually Produced

Indonesia prohibited exports of unprocessed minerals from January 2014, then applied the ban commodity by commodity: nickel ore from 1 January 2020, bauxite from June 2023, copper concentrate exempted to May 2024. USGS records the result — ferronickel exports at US$15 billion and intermediate nickel products near US$7 billion by 2023, bauxite export value down to US$68 million, and a surplus market that cut the nickel price 11 percent in 2025.

28 Sep 202612 min read
NickelBauxiteCopper
Realisasi Investasi Semester I-2026 Rp1.010,6 Triliun: Bauksit Geser Nikel di Hilirisasi
Mining InvestmentMining Intelligence

Realisasi Investasi Semester I-2026 Rp1.010,6 Triliun: Bauksit Geser Nikel di Hilirisasi

BKPM mencatat realisasi investasi semester I-2026 Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen y-on-y dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja. Investasi hilirisasi Rp300,1 triliun, dan pada triwulan II-2026 bauksit untuk pertama kalinya menempati posisi teratas menggantikan nikel.

27 Sep 20268 menit
BauxiteNickelCopper