Dalam uji tuntas sebuah transaksi tambang, pertanyaan yang biasanya diajukan pertama adalah: izinnya ada? Menurut Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), pertanyaan itu belum cukup. Yang perlu ditelusuri adalah bagaimana izin itu diperoleh dan apakah kewajiban yang menyertainya benar-benar dijalankan setiap tahun.
Penilaian itu disampaikan Anggota Bidang Advokasi Hukum Perhapi, Wilson Fu, dalam Perhapi *Knowledge Sharing* bertema *Mining Legal Compliance* di Jakarta, Senin, 21 September 2026, seperti dilaporkan ANTARA News pada hari yang sama.
"Kita harus cek perolehan izinnya, kita harus cek kewajibannya setiap tahun apakah sudah dilaksanakan atau tidak."
Menurut laporan itu, Wilson memandang uji tuntas terhadap perusahaan pertambangan perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek korporasi, perizinan, ketenagakerjaan, perpajakan, hingga riwayat sengketa hukum. Aspek perizinan disebutnya sebagai salah satu pembeda utama dibandingkan sektor lain, karena perusahaan pertambangan harus memenuhi berbagai persyaratan untuk memperoleh izin sekaligus menjalankan sejumlah kewajiban setelah izin diterbitkan.
Konsekuensinya, pemeriksaan tidak cukup hanya memastikan keberadaan izin ketika transaksi dilakukan. Proses perolehan izin dan rekam jejak pemenuhan kewajiban juga perlu ditelusuri. Wilson mencontohkan pemeriksaan dapat mencakup pelaksanaan rencana reklamasi, penyusunan rencana pascatambang, penempatan jaminan reklamasi, serta kelengkapan laporan berkala selama beberapa tahun sebelumnya.
"Jadi kalau ditanya perbedaannya signifikan atau tidak, sangat signifikan sebenarnya."
Kewajiban yang Tetap Berjalan Setelah IUP Terbit
Pada hari yang sama, dalam laporan ANTARA News yang lain, Wilson juga menilai perusahaan pertambangan perlu melakukan pemeriksaan kepatuhan secara berkala — bukan hanya saat akan diakuisisi. Tujuannya, menurut dia, menemukan dan memperbaiki kekurangan sebelum menimbulkan persoalan hukum.
"Dari sana kita tahu kelemahan-kelemahan yang perusahaan miliki saat ini apa saja dan kita bisa segera melakukan tindakan perbaikan sebelum pemerintah melakukan penegakan hukum. Ini langkah yang preventif yang bisa dilakukan."
Ia menyebut setidaknya empat langkah: memastikan persyaratan perizinan terpenuhi sejak awal, memantau kewajiban pascaperizinan, melakukan pemeriksaan kepatuhan secara berkala, serta menjaga dokumentasi dan pengarsipan. Soal arsip, ia menyebut dokumen lama yang dipakai saat mengajukan izin tetap perlu disimpan — hal yang menurut dia sering dilalaikan.
"Ini mungkin terdengar sederhana, tapi ini sangat penting sekali dan sering dilalaikan oleh perusahaan pertambangan."
Kewajiban setelah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ia sebut antara lain: rencana reklamasi dan penempatan jaminan reklamasi, rencana pascatambang dan jaminannya, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT), pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta pelaporan kegiatan.
Aturan RKAB dan Sanksinya
Satu kewajiban yang ditekankan Wilson adalah persetujuan RKAB. Menurut laporan ANTARA News, ketentuan mengenai RKAB diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 yang sebagian ketentuannya kemudian diubah melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2026. Aturan itu melarang pemegang IUP dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjalankan kegiatan usaha pertambangan apabila belum memperoleh persetujuan RKAB.
"Jadi ketika belum memperoleh persetujuan RKAB tentu pihak perusahaan jangan sampai memulai kegiatan di lapangan."
Laporan yang sama menyebut Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 juga mengatur sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan RKAB dan pelaporan: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.
Kontekstualisasi yang ditambahkan laporan itu: pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan dinilai meningkat, termasuk untuk aktivitas di kawasan hutan. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan mengatur penertiban melalui penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset.
Laporan tersebut juga memuat data Satgas Penertiban Kawasan Hutan per 14 Januari 2026, yang menunjukkan penguasaan kembali lahan sektor pertambangan mencapai 8.822,26 hektare dari 75 perusahaan, mencakup komoditas nikel, batu bara, pasir kuarsa, hingga kapur atau gamping. Kementerian ESDM pada 17 April 2026 dikutip menyatakan penertiban aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan diperketat melalui evaluasi terhadap IUP, termasuk kegiatan tanpa izin maupun kegiatan yang berada di kawasan yang tidak semestinya.
Sisi Pemerintah: IUP Saja Belum Cukup
Dalam laporan uji tuntas yang sama, Kementerian ESDM dikutip menegaskan bahwa kepemilikan IUP saja belum cukup untuk menjalankan kegiatan pertambangan.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam proses evaluasi memeriksa antara lain kelengkapan administrasi dan legalitas perizinan, kesesuaian rencana penambangan, kewajiban lingkungan termasuk jaminan reklamasi, keselamatan pertambangan, serta kewajiban penerimaan negara. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menyatakan setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan, dan Kementerian ESDM menyebut pengawasan tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola pertambangan.
Konteks Investasi: Rp1.010,6 Triliun, Hilirisasi Rp300,1 Triliun
Pentingnya uji tuntas tidak lepas dari besar arus investasi yang masuk. Dalam laporan yang sama, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi nasional pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, dengan investasi hilirisasi Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total realisasi.
Investasi hilirisasi itu masih didominasi komoditas mineral. Pada triwulan II 2026, investasi hilirisasi bauksit mencapai Rp40,1 triliun, disusul nikel Rp29,4 triliun dan tembaga Rp16,7 triliun, dengan total investasi hilirisasi periode itu Rp152,7 triliun.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam laporan tersebut menyatakan pemerintah menjaga momentum investasi melalui penyederhanaan perizinan berusaha, penguatan ekosistem investasi, percepatan pembangunan kawasan industri dan hilirisasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada investor.
Rincian angka realisasi investasi semester I 2026 dan pergeseran komoditas di dalamnya kami ulas di artikel [Realisasi Investasi Semester I-2026 Rp1.010,6 Triliun: Bauksit Geser Nikel di Hilirisasi](/id/news/realisasi-investasi-semester-i-2026-hilirisasi-bauksit).
Memahami Proses Bisnis, Bukan Hanya Aturan
Wilson menambahkan bahwa banyaknya ketentuan yang berlaku membuat pihak yang melakukan uji tuntas juga perlu memahami proses bisnis pertambangan, agar dapat menilai kepatuhan perusahaan sesuai tahapan kegiatannya. Tahapan yang ia sebut mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, hingga pengangkutan dan penjualan.
"Jadi di satu sisi kita biasakan membaca peraturannya, di sisi lain kita coba belajar proses bisnisnya terus."
Dalam laporan tentang pemeriksaan berkala, ia menyarankan bagian hukum perusahaan terus memantau perubahan aturan dan memetakan kewajiban yang harus dipenuhi agar potensi persoalan dapat diantisipasi sejak dini.
"Kita pantau terus, kita pelajari peraturan-peraturan yang ada, dan kita antisipasi setiap peraturan yang diterbitkan."
Contoh Tahapan Kepatuhan yang Sedang Berjalan: Blok Elang
Gambaran konkret salah satu tahapan itu terlihat pada rencana pengembangan pertambangan tembaga dan emas Blok Elang milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. ANTARA News, 22 September 2026, melaporkan rencana proyek itu diperkirakan membutuhkan investasi awal sekitar Rp6 triliun hingga Rp8 triliun, dengan kebutuhan lahan lebih dari 60 hektare.
Angka itu disampaikan Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot, yang menyebut informasinya berasal dari PT AMNT, dalam konsultasi publik studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) rencana kegiatan pertambangan Blok Elang. Menurut laporan itu, pembangunan fasilitas produksi ditargetkan memasuki tahap konstruksi mulai pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan kajian dan persyaratan diselesaikan.
"Kita sambut investasi yang masuk, dengan catatan jangan industri masuk tetapi masyarakat yang wajib malah disingkirkan."
Dari sisi perusahaan, Vice President AMMAN Syamsul Kepli dalam laporan yang sama menyebut konsultasi publik merupakan tahapan penyusunan AMDAL untuk menghimpun saran, pendapat, tanggapan, dan informasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan.
Apa Artinya bagi Pembaca
- Bagi calon pembeli atau investor. Menurut Perhapi, keberadaan izin saat transaksi bukan bukti kepatuhan. Rekam jejak pemenuhan kewajiban tahunan — reklamasi, pascatambang, jaminan, pelaporan — dan proses perolehan izin perlu diperiksa, bukan hanya status izin terkini.
- Bagi perusahaan yang beroperasi. Kewajiban tetap berjalan setelah izin terbit, termasuk persetujuan RKAB. Menurut laporan yang kami baca, menjalankan kegiatan sebelum RKAB disetujui dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin.
- Bagi perusahaan yang bersiap diakuisisi. Dokumentasi lama yang dipakai saat mengajukan izin disebut sering dilalaikan; padahal dokumen itulah yang membuktikan pemenuhan persyaratan ketika uji tuntas dilakukan pihak lain.
Perusahaan yang menyiapkan dokumen perizinan, RKAB, atau dokumen lingkungan dapat melihat alur dan layanannya di halaman [Layanan Perizinan](/id/layanan-izin) kami, sementara pihak yang mencari mitra proyek atau peluang investasi dapat melihat daftar di [Marketplace](/id/marketplace).
Catatan Teramine
Bagian Catatan Teramine ini adalah analisis editorial kami, bukan pernyataan fakta dan bukan kutipan dari sumber mana pun.
Yang membuat pernyataan Perhapi ini layak diperhatikan bukan isinya — menguji kepatuhan adalah hal yang wajar dalam transaksi apa pun — melainkan arah kebijakan di belakangnya. Uji tuntas menjadi mahal ketika kepatuhan tidak lagi dinilai dari dokumen pada satu titik waktu, tetapi dari jejak beberapa tahun. Bagi penjual, itu berarti nilai perusahaan ditentukan oleh kualitas administrasinya, bukan hanya cadangan dan produksinya. Bagi pembeli, itu berarti biaya transaksi yang sebenarnya tidak berhenti di harga kesepakatan.
Kami juga membaca satu pola yang tidak diucapkan secara eksplisit dalam sumber: komponen yang diperiksa dalam uji tuntas hampir seluruhnya berupa kewajiban yang juga diperiksa pemerintah dalam evaluasi IUP. Dengan kata lain, uji tuntas swasta dan pengawasan negara sedang bergerak ke daftar yang sama. Bagi pemilik proyek, ini menyederhanakan prioritas: apa yang akan ditanya regulator adalah apa yang akan ditanya pembeli.
Yang tidak dapat kami verifikasi untuk artikel ini: teks Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, Nomor 6 Tahun 2026, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 — ketiganya kami sebut berdasarkan pemberitaan ANTARA News, bukan setelah membaca dokumennya sendiri. Kami juga tidak menemukan angka jumlah atau nilai transaksi akuisisi perusahaan tambang di Indonesia dalam sumber yang kami baca, sehingga tidak ada perkiraan ukuran pasar uji tuntas yang kami cantumkan. Angka Rp6 triliun hingga Rp8 triliun pada proyek Blok Elang adalah perkiraan investasi awal yang disampaikan pemerintah daerah berdasarkan informasi perusahaan, bukan nilai transaksi akuisisi.
Sumber
Artikel ini disusun dari tiga laporan ANTARA News yang dibuka dan dibaca seluruhnya. Setiap angka dan kutipan diambil apa adanya dari ketiga halaman di bawah; tidak ada angka yang kami taksir atau lengkapi sendiri.
