REGULATORY INTELLIGENCE

Mining Regulations & Legal Reference

2580 regulations, decrees, and instructions from the Ministry of Energy and Mineral Resources JDIH — searchable by number, type, year, and 14 mining topics. Official metadata, direct links to the source documents.

2.580
Documents
32
Document types
1967–2026
Year range
2026-10-01
Updated

Published documents

Browse by mining topic

Showing 50 of 1210 matching documents

Clear filters
NoRegulationTypeYearEnactedTopicOfficial document
1151Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorPP199704 Juli 1997Umum / AdministrasiOpen official document →
1152Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Kegiatan Pertambangan dan EnergiLainnya199609 Agustus 1996Umum / AdministrasiOpen official document →
1153Bea Masuk Antidumping Dan Bea Masuk ImbalanPP199604 Juni 1996Umum / AdministrasiOpen official document →
1154Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air Untuk Usaha Pertambangan UmumLainnya1996—Umum / AdministrasiOpen official document →
1155Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengambilan Air Bawah TanahLainnya1996—Umum / AdministrasiOpen official document →
1156Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No: 155.K/861/DDJP/1996 Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan KesungguhanLainnya1996—Umum / AdministrasiOpen official document →
1157Penambahan Ketentuan Pada Angka 3 Diktum Pertama Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 155.K/Ddjp/1996 Tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan KesungguhanLainnya1996—Umum / AdministrasiOpen official document →
1158Jangka waktu pengumuman setempatSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiOpen official document →
1159Penyempurnaan surat edaran ditjen pertambangan umumSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiOpen official document →
1160Pembebasan dari kewajiban penyetoran uang jaminan kesungguhan bagi koperasi yang dibentuk oleh penduduk setempat dalam rangka permohonan kuasa pertambanganSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiOpen official document →
1161Pemegang kuasa pertambangan yang mengajukan perpanjangan atau peningkatan diwajibkan mendapatkan peta dari upipwpPerpanjanganSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiOpen official document →
1162Tidak menerima/memproses permohonan Kuasa PertambanganSurat Edaran1996—Umum / AdministrasiOpen official document →
1163Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Pada Wilayah Yang Tumpang TindihLainnya1996—Umum / AdministrasiOpen official document →
1164Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak KaryaLainnya1996—Umum / AdministrasiOpen official document →
1165Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan UmumLainnya1996—Umum / AdministrasiOpen official document →
1166Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimatan TengahKeppres199526 Desember 1995Umum / AdministrasiOpen official document →
1167Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditasi Dalam Lingkungan Pertambangan dan EnergiLainnya199512 Juni 1995Umum / AdministrasiOpen official document →
1168Deposito jaminanSurat Edaran1995—Umum / AdministrasiOpen official document →
1169Badan Pengendalian Dampak LingkunganKeppres199422 November 1994Umum / AdministrasiOpen official document →
1170Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)PP199416 Juni 1994Umum / AdministrasiOpen official document →
1171Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pusat Departemen Pertambangan dan EnergiLainnya199407 Juni 1994Umum / AdministrasiOpen official document →
1172Perubahan Atas Keputusan Menteri PE No: 1166.K/844/M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi Atau Iuran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan UmumPerubahanLainnya199419 Januari 1994Umum / AdministrasiOpen official document →
1173Pengurusan Administratif Air Bawah TanahLainnya1994—Umum / AdministrasiOpen official document →
1174Kewajiban Untuk Melakukan Evaluasi Mutu Minyak BumiLainnya1994—Umum / AdministrasiOpen official document →
1175Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991PerubahanUU1994—Umum / AdministrasiOpen official document →
1176Tata Cara Penanaman ModalKeppres199323 Oktober 1993Umum / AdministrasiOpen official document →
1177Pelaksanaan Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan UmumLainnya199319 Juli 1993Umum / AdministrasiOpen official document →
1178Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan UmumKeppres199317 Juni 1993Umum / AdministrasiOpen official document →
1179Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok PertambanganPP199230 Desember 1992Umum / AdministrasiOpen official document →
1180Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi Atau Iuran Eksploitasi Untuk Usaha Pertambangan UmumLainnya199212 September 1992Umum / AdministrasiOpen official document →
1181Perubahan Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1981Keppres199101 Oktober 1991Umum / AdministrasiOpen official document →
1182Pengelolaan Kawasan LindungKeppres199025 Juli 1991Umum / AdministrasiOpen official document →
1183Perubahan Peraturan Menteri PE No. 03/P/M/Pertamben/1983Lainnya1991—Umum / AdministrasiOpen official document →
1184Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanPerubahanUU1991—Umum / AdministrasiOpen official document →
1185Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)PP199003 Juli 1990Umum / AdministrasiOpen official document →
1186Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas Serta Penanganan Pelumas BekasKeppres198822 Juni 1988Umum / AdministrasiOpen official document →
1187Penjelasan pengumuman setempatSurat Edaran1987—Umum / AdministrasiOpen official document →
1188Peradilan Tata Usaha NegaraLainnya198629 Desember 1986Umum / AdministrasiOpen official document →
1189Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat IPP198623 Agustus 1986Umum / AdministrasiOpen official document →
1190Penjelasan surat keterangan izin peninjauan (skip)Surat Edaran1986—Umum / AdministrasiOpen official document →
1191Perubahan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaiman Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1980Keppres198429 Desember 1984Umum / AdministrasiOpen official document →
1192Kerjasama usaha pertambangan umum dengan pihak modal asing menuju kepada pembentukan joint venture (usaha patungan nasional asing)Surat Edaran1984—Umum / AdministrasiOpen official document →
1193Pajak PenghasilanUU1983—Umum / AdministrasiOpen official document →
1194Tata Pengaturan AirPP198212 Agustus 1982Umum / AdministrasiOpen official document →
1195Pemantapan dan Keterpaduan Kerja Antara Pusat dan DaerahSurat Edaran1982—Umum / AdministrasiOpen official document →
1196Iuran Pembayaran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana PengairanPP198125 Februari 1981Umum / AdministrasiOpen official document →
1197Penambahan Kenggotaan Badan Koordinasi Energi Nasional Dalam Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980Keppres198029 Desember 1980Umum / AdministrasiOpen official document →
1198Badan Koordinasi Energi NasionalKeppres198004 Agustus 1980Umum / AdministrasiOpen official document →
1199Penjelasan Pengumuman SetempatSurat Edaran1979—Umum / AdministrasiOpen official document →
1200Pedoman Pemberian Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)Surat Edaran1979—Umum / AdministrasiOpen official document →

Related reading

  • Mining permit registry

    Who holds the permits: 7,542 business entities from the government registry, searchable by name and permit type.

  • Mining policy news

    What changed and what it means for permit holders — the reporting counterpart to these primary documents.

  • Commodity intelligence

    63 commodities: permitted area, regional spread, and the companies working them.

Need help applying this regulation?

Our team supports RKAB preparation, permitting, AMDAL, and mine closure plans — grounded in traceable regulation references, not assumptions.