REGULATORY INTELLIGENCE

Mining Regulations & Legal Reference

2580 regulations, decrees, and instructions from the Ministry of Energy and Mineral Resources JDIH — searchable by number, type, year, and 14 mining topics. Official metadata, direct links to the source documents.

2.580
Documents
32
Document types
1967–2026
Year range
2026-10-01
Updated

Published documents

Browse by mining topic

Latest regulations

  • Kepmen ESDM21 September 2026

    369.K/HK.02/MEM.S/2026 — Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    Open official document →
  • Kepmen ESDM21 September 2026

    370.K/OT.01/MEM.S/2026 — Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    Open official document →
  • Kepmen ESDM18 September 2026

    365.K/MB.01/MEM.B/2026 — Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

    Open official document →
  • Kepmen ESDM15 September 2026

    364.K/MB.01/MEM.B/2026 — Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan September Tahun 2026

    Open official document →
  • Kepmen ESDM11 September 2026

    363.K/MB.01/MEM.B/2026 — Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komiditas Mineral Logam dan Batubara

    Open official document →
  • Surat Edaran08 September 2026

    4.E/PR.01/MEM.S/2026 — Pedoman Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis Unit Organisasi dan Tata Cara Usulan Perubahan Rencana Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    Open official document →

Showing 50 of 2580 documents

NoRegulationTypeYearEnactedTopicOfficial document
2401Badan Pengendalian Dampak LingkunganKeppres200028 Januari 2000Umum / AdministrasiOpen official document →
2402Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak Dan Gas BumiKepmen ESDM2000—Migas & KetenagalistrikanOpen official document →
2403JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANAUSIS MENGENAI DAMPAK LlNGKUNGAN HIDUPKepmen LHK2000—Lingkungan & AMDALOpen official document →
2404Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Pada Penyediaan Dan Pelayanan Bahan Bakar MinyakInpres2000—Umum / AdministrasiOpen official document →
2405Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa IzinInpres2000—Umum / AdministrasiOpen official document →
2406Perubahan lLmpiran V A, V B, V C, V D, V E, V F dan V G Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 149.K/20.01/DDJP/1998 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP)Lainnya2000—Umum / AdministrasiOpen official document →
2407Penerapan Standar Bidang pertambangan Sub Bidang Pertambangan UmumLainnya2000—Umum / AdministrasiOpen official document →
2408Perubahan Diktum Kedua Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 256.K/25.04/DDJP/1999 Tentang Pemberian kKasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan EksplorasiLainnya2000—Umum / AdministrasiOpen official document →
2409Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam NegeriLainnya199930 Desember 1999Umum / AdministrasiOpen official document →
2410Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik NegaraKeppres199918 Desember 1999Umum / AdministrasiOpen official document →
2411Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan LegislasiPP199913 Oktober 1999Umum / AdministrasiOpen official document →
2412Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan BeracunPerubahanPP199907 Oktober 1999Lingkungan & AMDALOpen official document →
2413Angkutan di PerairanPP199905 Oktober 1999Umum / AdministrasiOpen official document →
2414Pengawasan Produksi Pertambangan UmumLainnya199906 September 1999Umum / AdministrasiOpen official document →
2415Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum NasionalKeppres199930 Juli 1999Umum / AdministrasiOpen official document →
2416Pedoman Umum Perencanaan Dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan TengahKeppres199913 Juli 1999Umum / AdministrasiOpen official document →
2417Pelimpahan Wewenang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pemrosesan dan Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan BatubaraLainnya199801 Juni 1999Mineral & BatubaraOpen official document →
2418Tentang Pengesahan Protocol Of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969)Keppres199928 Mei 1999Lingkungan & AMDALOpen official document →
2419Ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik Dari Pembangkit Skala Kecil Swasta, Koperasi dan Swadaya MasyarakatLainnya199918 Mei 1999Migas & KetenagalistrikanOpen official document →
2420Perubahan Peraturan Menteri PE No. 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga ListrikLainnya199911 Mei 1999Migas & KetenagalistrikanOpen official document →
2421Analisis Mengenai Dampak Lingkungan HidupPP199907 Mei 1999Lingkungan & AMDALOpen official document →
2422Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan LautPP199927 Februari 1999Lingkungan & AMDALOpen official document →
2423Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan BeracunPP199927 Februari 1999Lingkungan & AMDALOpen official document →
2424Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan ProduksiPP199927 Januari 1999Umum / AdministrasiOpen official document →
2425Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriKeppres199926 Januari 1999Umum / AdministrasiOpen official document →
2426Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1999 Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai Dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran SungaiKeppres199914 Januari 1999Umum / AdministrasiOpen official document →
2427Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Dibidang Usaha Industri TertentuKeppres199914 Januari 1999Umum / AdministrasiOpen official document →
2428Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik NegaraKeppres199907 Januari 1999Migas & KetenagalistrikanOpen official document →
2429Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984Keppres199907 Januari 1999Umum / AdministrasiOpen official document →
2430KehutananUU1999—Umum / AdministrasiOpen official document →
2431Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan Menjadi Kontrak Karya Di Pulau JawaLainnya1999—Umum / AdministrasiOpen official document →
2432Perlindungan KonsumenUU1999—Umum / AdministrasiOpen official document →
2433Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak SehatUU1999—Umum / AdministrasiOpen official document →
2434Kewajiban pembayaran iuran pertambangan bagi pemegang sipp/kp/kk/pkp2bSurat Edaran1999—Umum / AdministrasiOpen official document →
2435Mengenai persyaratan untuk permohonan kuasa pertambangan pengangkutan dan kuasa pertambangan penjualan bahan galian lepas pantai bagi pihak ketiga (bukan pemegang kp eksplorasi/eksploitasiSurat Edaran1999—Mineral & BatubaraOpen official document →
2436Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan UmumLainnya1999—Umum / AdministrasiOpen official document →
2437Pemberian Izin Pengiriman Contoh Batubara Kepada Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Pemegang Kuasa Pertambanhgan BatubaraLainnya1999—Mineral & BatubaraOpen official document →
2438Penugasan kKpada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Untuk Memberikan Rekomendasi Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)Lainnya1999—Perizinan & IUPOpen official document →
2439Bentuk Laporan Penyelidikan Umum dan EksplorasiLainnya1999—Umum / AdministrasiOpen official document →
2440Pemberian kKasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan Kepada Pemegang Kuasa Pertambangan EksplorasiLainnya1999—Umum / AdministrasiOpen official document →
2441Badan Pengendalian Dampak LingkunganKeppres199826 November 1998Umum / AdministrasiOpen official document →
2442Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-UndangKeppres199829 Oktober 1998Umum / AdministrasiOpen official document →
2443Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorKeppres199801 Oktober 1998Umum / AdministrasiOpen official document →
2444Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 Tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriPerubahanKeppres199801 Oktober 1998Umum / AdministrasiOpen official document →
2445Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (persero) Perusahaan Listrik NegaraKeppres199811 September 1998Umum / AdministrasiOpen official document →
2446Mutu Pengujian Pelumas Yang Beredar Di Dalam NegeriLainnya199824 Agustus 1998Migas & KetenagalistrikanOpen official document →
2447Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998PerubahanKeppres199820 Agustus 1998Umum / AdministrasiOpen official document →
2448Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik NegaraKeppres199815 Mei 1998Migas & KetenagalistrikanOpen official document →
2449Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam NegeriKeppres199815 Mei 1998Umum / AdministrasiOpen official document →
2450Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 Tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan TengahPerubahanKeppres199807 Mei 1998Umum / AdministrasiOpen official document →

Related reading

  • Mining permit registry

    Who holds the permits: 7,542 business entities from the government registry, searchable by name and permit type.

  • Mining policy news

    What changed and what it means for permit holders — the reporting counterpart to these primary documents.

  • Commodity intelligence

    63 commodities: permitted area, regional spread, and the companies working them.

Need help applying this regulation?

Our team supports RKAB preparation, permitting, AMDAL, and mine closure plans — grounded in traceable regulation references, not assumptions.