REGULATORY INTELLIGENCE

Mining Regulations & Legal Reference

2580 regulations, decrees, and instructions from the Ministry of Energy and Mineral Resources JDIH — searchable by number, type, year, and 14 mining topics. Official metadata, direct links to the source documents.

2.580
Documents
32
Document types
1967–2026
Year range
2026-10-01
Updated

Published documents

Browse by mining topic

Showing 31 of 31 matching documents

Clear filters
NoRegulationTypeYearEnactedTopicOfficial document
1Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air TanahPermen ESDM202613 Januari 2026Royalti & PNBPOpen official document →
2Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air TanahRancangan PUU202607 Januari 2026Royalti & PNBPOpen official document →
3Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air TanahNaskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan/ Naskah Urgensi202629 Desember 2025Royalti & PNBPOpen official document →
4Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Tanah dan Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Denda Administratif Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air TanahRisalah Pembahasan202629 Desember 2025Royalti & PNBPOpen official document →
5Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian energi dan Sumber Daya MineralPP202511 April 2025Royalti & PNBPOpen official document →
6Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan BatubaraPerubahanPP202511 April 2025Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraOpen official document →
7Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraPermen ESDM202527 Maret 2025Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraOpen official document →
8Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823.K/30/MEM/2025 tentang Pedoman Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18.K/HK.02/MEM.B/2025 tentang Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batubara Serta Bearan/Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraPencabutanKepmen ESDM202527 Maret 2025Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraOpen official document →
9Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pembayaran dan/atau Penyetoran, Serta Ketentuan Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0 % (Nol Persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi, dan/atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya MineralPermen ESDM202415 Januari 2024Royalti & PNBPOpen official document →
10Tata Cara Pengenaan, Penghitungan Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal KetenagalistrikanPermen ESDM202326 Mei 2023Royalti & PNBP, Migas & KetenagalistrikanOpen official document →
11Tata Cara Pengenaan, Penghitungan Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi EnergiPermen ESDM202326 Mei 2023Royalti & PNBP, Lingkungan & AMDALOpen official document →
12Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Serta Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas BumiPermen ESDM202306 April 2023Royalti & PNBP, Migas & KetenagalistrikanOpen official document →
13Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi daan Sumber Daya MineralPP202215 Agustus 2022Royalti & PNBPOpen official document →
14Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan BatubaraPP202211 April 2022Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraOpen official document →
15Pedoman Pembayaran/Penyetoran Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti, dan Dana Hasil Produksi Batura serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatubaraKepmen ESDM202227 Januari 2022Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraOpen official document →
16Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan MineralLainnya201801 Agustus 2019Royalti & PNBPOpen official document →
17Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan BatubaraKepmen ESDM201807 Mei 2018Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraOpen official document →
18Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Permen ESDM201713 April 2017Royalti & PNBP, Migas & KetenagalistrikanOpen official document →
19Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Kegiatan Panas Bumi Pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi EnergiPermen ESDM201515 April 2015Royalti & PNBP, Lingkungan & AMDAL, Migas & KetenagalistrikanOpen official document →
20Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralPP201206 Januari 2012Royalti & PNBPOpen official document →
21Penyampaian laporan iuran tetap dan iuran produksiSurat Edaran2012—Royalti & PNBP, Mineral & BatubaraOpen official document →
22Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga NuklirPP200919 Maret 2009Royalti & PNBPOpen official document →
23Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen KehutananPP200804 Februari 2008Royalti & PNBP, Kawasan Hutan & IPPKHOpen official document →
24Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya MineralPP200331 Juli 2003Royalti & PNBPOpen official document →
25Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 134 Tahun 2000 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga NuklirPerubahanPP200108 Juni 2001Royalti & PNBPOpen official document →
26Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga NuklirPP200018 Desember 2000Royalti & PNBPOpen official document →
27Perubahan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan UmumPP200023 Februari 2000Royalti & PNBPOpen official document →
28Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan UmumPP199805 Mei 1998Royalti & PNBPOpen official document →
29Perubahan PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan PajakPP199820 April 1998Royalti & PNBPOpen official document →
30Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan PajakPP199707 Juli 1997Royalti & PNBPOpen official document →
31Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa PertambanganLainnya199212 September 1992Royalti & PNBPOpen official document →

Related reading

  • Mining permit registry

    Who holds the permits: 7,542 business entities from the government registry, searchable by name and permit type.

  • Mining policy news

    What changed and what it means for permit holders — the reporting counterpart to these primary documents.

  • Commodity intelligence

    63 commodities: permitted area, regional spread, and the companies working them.

Need help applying this regulation?

Our team supports RKAB preparation, permitting, AMDAL, and mine closure plans — grounded in traceable regulation references, not assumptions.