Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menteri, terutama Menteri ESDM, agar seluruh izin usaha pertambangan (IUP) mulai sekarang memberikan minimal 70 persen manfaat kepada negara — bila perlu melalui penguasaan saham. Instruksi itu disampaikan dalam sambutan pada Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu 14 November 2026, menurut transkrip yang dimuat Kementerian Sekretariat Negara.
Pernyataan ini memicu tanggapan dari dua organisasi pelaku usaha: Indonesian Mining Association (IMA) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Keduanya tidak menolak tujuan instruksi, tetapi meminta cara menghitung "70 persen" itu diperjelas.
Apa yang dikatakan Presiden
Bagian tentang tambang dalam transkrip resmi Setneg berbunyi:
"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi anda kembali, sesudah itu, keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan."
Instruksi itu diletakkan Presiden dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945 — cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam kalimat berikutnya Presiden juga menyebut bahwa semua ekspor kini harus melalui satu pintu, yaitu lembaga yang ditunjuk pemerintah, agar volume yang dilaporkan sesuai dengan volume yang diekspor. Transkrip tidak menyebut nama lembaga tersebut.
Ada tiga unsur yang perlu dicatat dari kutipan itu:
- Cakupan: "semua izin tambang, semua IUP".
- Instrumen: penguasaan saham disebut sebagai opsi ("bila perlu"), bukan satu-satunya jalan.
- Ruang bagi modal swasta: investor boleh menanamkan modal dan memperoleh kembali investasinya; sesudah itu, keuntungan harus "mayoritas bangsa Indonesia".
Respons IMA: hitung seluruh kontribusi, jangan per tahun
Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, dalam keterangan pers Rabu, 18 November 2026, menyatakan IMA memahami arahan Presiden, tetapi mendorong agar target 70 persen dinilai dari seluruh manfaat pertambangan — bukan hanya pajak, royalti, dividen, dan laba.
Pokok pandangan IMA, menurut Katadata dan Akurat:
- Lebih dari 80 persen total pengeluaran perusahaan tambang dibelanjakan di dalam negeri — untuk pengadaan barang dan jasa, gaji, pajak, royalti, pajak daerah, dan kewajiban lain. Akurat mencatat angka ini berasal dari gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang.
- Pertambangan adalah industri padat modal, berisiko tinggi, dan bersiklus investasi panjang; perusahaan menanggung risiko geologi, operasional, pasar, dan harga komoditas.
- Karena siklusnya panjang, tidak seluruh kontribusi dapat dinilai dalam rentang satu tahun.
- Pembahasan angka 70 persen sebaiknya diawali pemetaan seluruh kontribusi industri kepada negara, masyarakat, dan perekonomian.
"Besarnya manfaat pertambangan berbanding lurus dengan kemampuan tambang untuk terus beroperasi secara layak, aman, dan bertanggung jawab," kata Sari, seperti dikutip Katadata.
Respons Apindo: porsi negara sudah relatif besar
Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo, Hendra Sinadia, kepada Katadata pada Senin, 16 November 2026, menilai porsi negara dari kegiatan minerba sudah relatif besar. Ia merinci saluran kontribusi yang selama ini berjalan:
| Saluran | Contoh yang disebut Apindo |
|---|---|
| Pajak | PPh orang pribadi dan badan, PPN, PBB |
| PNBP | Royalti, *dead rent* (iuran tetap) |
| Non-fiskal | Devisa hasil ekspor, ketahanan energi, industrialisasi, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat |
Hendra juga menilai tarif royalti sejumlah komoditas di Indonesia tergolong tinggi dibanding negara produsen lain. Namun, ia mengakui Apindo belum memiliki kajian kredibel tentang tarif pajak efektif (*effective tax rate*/ETR) perusahaan tambang yang bisa membandingkan porsi negara dengan keuntungan perusahaan.
Apindo sekaligus mengakui masih ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban royalti serta penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, dan mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap penambangan tanpa izin dan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban.
Kronologi
| Tanggal | Peristiwa | Sumber |
|---|---|---|
| 13–15 Nov 2026 | Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah berlangsung di Palu | Setpres |
| 14 Nov 2026 | Presiden menyampaikan instruksi minimal 70 persen dalam sambutan pembukaan | Transkrip Setneg |
| 16 Nov 2026 | Apindo (Hendra Sinadia) menanggapi kepada Katadata | Katadata |
| 18 Nov 2026 | IMA (Sari Esayanti) mengeluarkan keterangan pers | Katadata, Akurat |
Apa artinya bagi pemegang IUP
Hingga artikel ini ditulis, sumber yang kami baca tidak menyebut adanya peraturan, keputusan menteri, atau mekanisme pelaksanaan atas instruksi tersebut. Yang ada baru pernyataan Presiden dan tanggapan asosiasi. Bagi pemegang IUP, investor, dan calon pembeli aset tambang, beberapa hal praktis yang layak dipantau:
- Definisi "dinikmati negara". Apakah dihitung dari penerimaan fiskal (pajak dan PNBP), dari laba, dari kepemilikan saham, atau dari kontribusi ekonomi total seperti usulan IMA — ini akan menentukan dampaknya pada keekonomian proyek.
- Bentuk instrumennya. Kutipan Presiden menyebut saham sebagai opsi; skema lain belum dijelaskan.
- Perlakuan terhadap izin yang sudah berjalan. Kata "semua IUP" dan "mulai dari sekarang" belum dirinci penerapannya.
- Kepatuhan dasar. Terlepas dari aturan barunya nanti, pemenuhan kewajiban yang sudah ada — royalti, dana jaminan reklamasi dan pascatambang, pelaporan produksi dan ekspor — menjadi titik yang disorot baik oleh Presiden maupun Apindo.
Untuk perhitungan dan pelaporan kewajiban PNBP, lihat [konsultasi PNBP dan royalti minerba](/id/layanan-izin/jasa-konsultasi-pnbp-royalti-minerba). Calon investor yang sedang menilai aset dapat memulai dengan [legal due diligence tambang](/id/layanan-izin/konsultan-legal-due-diligence-tambang) dan menelusuri peluang di [marketplace Teramine](/id/marketplace).
Catatan Teramine
*Bagian ini adalah analisis editorial Teramine, bukan fakta dari sumber dan bukan nasihat hukum atau investasi.*
Instruksi ini, dalam bentuknya sekarang, adalah arah kebijakan, belum aturan. Angka 70 persen tanpa definisi basis perhitungannya bisa berarti hal yang sangat berbeda: 70 persen dari penerimaan fiskal relatif terhadap laba akan berdampak lain dibanding 70 persen kepemilikan saham. Selama definisinya belum keluar, risiko terbesar bagi investor adalah ketidakpastian itu sendiri — penilaian aset dan keputusan investasi baru cenderung tertahan sampai angka dasarnya jelas.
Kalimat Presiden yang membolehkan modal masuk dan "investasi anda kembali" sebelum keuntungan mayoritas menjadi milik bangsa Indonesia patut dicermati, karena menyiratkan pembedaan antara fase pengembalian modal dan fase sesudahnya. Bila itu yang menjadi rancangan, struktur proyek baru — terutama yang padat modal seperti smelter — kemungkinan akan sangat bergantung pada bagaimana "investasi kembali" diukur.
Kami juga mencatat bahwa kedua asosiasi tidak mengajukan angka pembanding tentang porsi negara saat ini; Apindo bahkan menyatakan belum punya kajian ETR yang kredibel. Artinya, perdebatan publik soal "sudah besar" atau "belum cukup" saat ini belum bertumpu pada angka yang sama. Pemetaan yang diusulkan IMA, bila dilakukan terbuka, bisa menjadi titik temu.
Yang tidak dapat kami pastikan
- Aturan pelaksana. Kami tidak menemukan peraturan atau keputusan menteri yang menindaklanjuti instruksi ini dalam sumber yang kami baca.
- Lembaga ekspor "satu pintu". Transkrip tidak menyebut namanya.
- Basis angka "lebih dari 80 persen" IMA. Sumber hanya menyebut gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang; jumlah perusahaan dan periodenya tidak dijelaskan.
- Redaksi kutipan. Katadata mengutip "Saya beri instruksi..."; transkrip Setneg berbunyi "Saya kasih instruksi...". Artikel ini memakai redaksi transkrip resmi.
Sumber
Seluruh kutipan, tanggal, dan angka dalam artikel ini berasal dari halaman yang kami buka dan baca langsung pada 19 November 2026.
- Kementerian Sekretariat Negara — "Sambutan Presiden pada Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah" (14 November 2026) — transkrip instruksi 70 persen, rujukan Pasal 33, pernyataan ekspor satu pintu.
- Presiden RI (BPMI Setpres) — "Presiden Prabowo Buka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu" (14 November 2026) — tempat, tanggal, dan rangkaian acara.
- Katadata — "Prabowo Ingin 70% Tambang untuk Negara, Penambang Soroti Risiko Investasi" (18 November 2026) — pandangan IMA.
- Akurat — "IMA Minta Target Kontribusi 70 Persen Tambang ke Negara Dihitung Menyeluruh" (18 November 2026) — keterangan IMA.
- Katadata — "Prabowo Minta 70% Manfaat Tambang untuk Negara, Ini Respons Apindo" (17 November 2026) — pandangan Apindo.
Konteks terkait: [PNBP Minerba Rp108,13 Triliun hingga Agustus 2026](/id/news/pnbp-minerba-rp108-triliun-produksi-batubara-turun-2026) dan [Kuota Produksi Tambang Dipangkas lewat RKAB 2026](/id/news/pemangkasan-kuota-produksi-tambang-rkab-2026).



