Instruksi Prabowo: Minimal 70 Persen Manfaat IUP untuk Negara — Isi Pidato, Respons IMA dan Apindo

Oleh Teramine EditorialDiterbitkan 19 November 20266 menit baca

Dalam pidato di Palu pada 14 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menteri, terutama Menteri ESDM, agar semua izin tambang minimal 70 persen dinikmati negara, bila perlu lewat penguasaan saham. Berikut kutipan lengkap dari transkrip resmi, tanggapan IMA dan Apindo, serta hal-hal yang belum dijelaskan.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menteri, terutama Menteri ESDM, agar seluruh izin usaha pertambangan (IUP) mulai sekarang memberikan minimal 70 persen manfaat kepada negara — bila perlu melalui penguasaan saham. Instruksi itu disampaikan dalam sambutan pada Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu 14 November 2026, menurut transkrip yang dimuat Kementerian Sekretariat Negara.

Pernyataan ini memicu tanggapan dari dua organisasi pelaku usaha: Indonesian Mining Association (IMA) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Keduanya tidak menolak tujuan instruksi, tetapi meminta cara menghitung "70 persen" itu diperjelas.

Apa yang dikatakan Presiden

Bagian tentang tambang dalam transkrip resmi Setneg berbunyi:

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi anda kembali, sesudah itu, keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan."

Instruksi itu diletakkan Presiden dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945 — cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam kalimat berikutnya Presiden juga menyebut bahwa semua ekspor kini harus melalui satu pintu, yaitu lembaga yang ditunjuk pemerintah, agar volume yang dilaporkan sesuai dengan volume yang diekspor. Transkrip tidak menyebut nama lembaga tersebut.

Ada tiga unsur yang perlu dicatat dari kutipan itu:

  • Cakupan: "semua izin tambang, semua IUP".
  • Instrumen: penguasaan saham disebut sebagai opsi ("bila perlu"), bukan satu-satunya jalan.
  • Ruang bagi modal swasta: investor boleh menanamkan modal dan memperoleh kembali investasinya; sesudah itu, keuntungan harus "mayoritas bangsa Indonesia".

Respons IMA: hitung seluruh kontribusi, jangan per tahun

Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, dalam keterangan pers Rabu, 18 November 2026, menyatakan IMA memahami arahan Presiden, tetapi mendorong agar target 70 persen dinilai dari seluruh manfaat pertambangan — bukan hanya pajak, royalti, dividen, dan laba.

Pokok pandangan IMA, menurut Katadata dan Akurat:

  • Lebih dari 80 persen total pengeluaran perusahaan tambang dibelanjakan di dalam negeri — untuk pengadaan barang dan jasa, gaji, pajak, royalti, pajak daerah, dan kewajiban lain. Akurat mencatat angka ini berasal dari gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang.
  • Pertambangan adalah industri padat modal, berisiko tinggi, dan bersiklus investasi panjang; perusahaan menanggung risiko geologi, operasional, pasar, dan harga komoditas.
  • Karena siklusnya panjang, tidak seluruh kontribusi dapat dinilai dalam rentang satu tahun.
  • Pembahasan angka 70 persen sebaiknya diawali pemetaan seluruh kontribusi industri kepada negara, masyarakat, dan perekonomian.

"Besarnya manfaat pertambangan berbanding lurus dengan kemampuan tambang untuk terus beroperasi secara layak, aman, dan bertanggung jawab," kata Sari, seperti dikutip Katadata.

Respons Apindo: porsi negara sudah relatif besar

Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo, Hendra Sinadia, kepada Katadata pada Senin, 16 November 2026, menilai porsi negara dari kegiatan minerba sudah relatif besar. Ia merinci saluran kontribusi yang selama ini berjalan:

SaluranContoh yang disebut Apindo
PajakPPh orang pribadi dan badan, PPN, PBB
PNBPRoyalti, *dead rent* (iuran tetap)
Non-fiskalDevisa hasil ekspor, ketahanan energi, industrialisasi, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat

Hendra juga menilai tarif royalti sejumlah komoditas di Indonesia tergolong tinggi dibanding negara produsen lain. Namun, ia mengakui Apindo belum memiliki kajian kredibel tentang tarif pajak efektif (*effective tax rate*/ETR) perusahaan tambang yang bisa membandingkan porsi negara dengan keuntungan perusahaan.

Apindo sekaligus mengakui masih ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban royalti serta penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, dan mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap penambangan tanpa izin dan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban.

Kronologi

TanggalPeristiwaSumber
13–15 Nov 2026Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah berlangsung di PaluSetpres
14 Nov 2026Presiden menyampaikan instruksi minimal 70 persen dalam sambutan pembukaanTranskrip Setneg
16 Nov 2026Apindo (Hendra Sinadia) menanggapi kepada KatadataKatadata
18 Nov 2026IMA (Sari Esayanti) mengeluarkan keterangan persKatadata, Akurat

Apa artinya bagi pemegang IUP

Hingga artikel ini ditulis, sumber yang kami baca tidak menyebut adanya peraturan, keputusan menteri, atau mekanisme pelaksanaan atas instruksi tersebut. Yang ada baru pernyataan Presiden dan tanggapan asosiasi. Bagi pemegang IUP, investor, dan calon pembeli aset tambang, beberapa hal praktis yang layak dipantau:

  • Definisi "dinikmati negara". Apakah dihitung dari penerimaan fiskal (pajak dan PNBP), dari laba, dari kepemilikan saham, atau dari kontribusi ekonomi total seperti usulan IMA — ini akan menentukan dampaknya pada keekonomian proyek.
  • Bentuk instrumennya. Kutipan Presiden menyebut saham sebagai opsi; skema lain belum dijelaskan.
  • Perlakuan terhadap izin yang sudah berjalan. Kata "semua IUP" dan "mulai dari sekarang" belum dirinci penerapannya.
  • Kepatuhan dasar. Terlepas dari aturan barunya nanti, pemenuhan kewajiban yang sudah ada — royalti, dana jaminan reklamasi dan pascatambang, pelaporan produksi dan ekspor — menjadi titik yang disorot baik oleh Presiden maupun Apindo.

Untuk perhitungan dan pelaporan kewajiban PNBP, lihat [konsultasi PNBP dan royalti minerba](/id/layanan-izin/jasa-konsultasi-pnbp-royalti-minerba). Calon investor yang sedang menilai aset dapat memulai dengan [legal due diligence tambang](/id/layanan-izin/konsultan-legal-due-diligence-tambang) dan menelusuri peluang di [marketplace Teramine](/id/marketplace).

Catatan Teramine

*Bagian ini adalah analisis editorial Teramine, bukan fakta dari sumber dan bukan nasihat hukum atau investasi.*

Instruksi ini, dalam bentuknya sekarang, adalah arah kebijakan, belum aturan. Angka 70 persen tanpa definisi basis perhitungannya bisa berarti hal yang sangat berbeda: 70 persen dari penerimaan fiskal relatif terhadap laba akan berdampak lain dibanding 70 persen kepemilikan saham. Selama definisinya belum keluar, risiko terbesar bagi investor adalah ketidakpastian itu sendiri — penilaian aset dan keputusan investasi baru cenderung tertahan sampai angka dasarnya jelas.

Kalimat Presiden yang membolehkan modal masuk dan "investasi anda kembali" sebelum keuntungan mayoritas menjadi milik bangsa Indonesia patut dicermati, karena menyiratkan pembedaan antara fase pengembalian modal dan fase sesudahnya. Bila itu yang menjadi rancangan, struktur proyek baru — terutama yang padat modal seperti smelter — kemungkinan akan sangat bergantung pada bagaimana "investasi kembali" diukur.

Kami juga mencatat bahwa kedua asosiasi tidak mengajukan angka pembanding tentang porsi negara saat ini; Apindo bahkan menyatakan belum punya kajian ETR yang kredibel. Artinya, perdebatan publik soal "sudah besar" atau "belum cukup" saat ini belum bertumpu pada angka yang sama. Pemetaan yang diusulkan IMA, bila dilakukan terbuka, bisa menjadi titik temu.

Yang tidak dapat kami pastikan

  • Aturan pelaksana. Kami tidak menemukan peraturan atau keputusan menteri yang menindaklanjuti instruksi ini dalam sumber yang kami baca.
  • Lembaga ekspor "satu pintu". Transkrip tidak menyebut namanya.
  • Basis angka "lebih dari 80 persen" IMA. Sumber hanya menyebut gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang; jumlah perusahaan dan periodenya tidak dijelaskan.
  • Redaksi kutipan. Katadata mengutip "Saya beri instruksi..."; transkrip Setneg berbunyi "Saya kasih instruksi...". Artikel ini memakai redaksi transkrip resmi.

Sumber

Seluruh kutipan, tanggal, dan angka dalam artikel ini berasal dari halaman yang kami buka dan baca langsung pada 19 November 2026.

  • Kementerian Sekretariat Negara — "Sambutan Presiden pada Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah" (14 November 2026) — transkrip instruksi 70 persen, rujukan Pasal 33, pernyataan ekspor satu pintu.
  • Presiden RI (BPMI Setpres) — "Presiden Prabowo Buka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu" (14 November 2026) — tempat, tanggal, dan rangkaian acara.
  • Katadata — "Prabowo Ingin 70% Tambang untuk Negara, Penambang Soroti Risiko Investasi" (18 November 2026) — pandangan IMA.
  • Akurat — "IMA Minta Target Kontribusi 70 Persen Tambang ke Negara Dihitung Menyeluruh" (18 November 2026) — keterangan IMA.
  • Katadata — "Prabowo Minta 70% Manfaat Tambang untuk Negara, Ini Respons Apindo" (17 November 2026) — pandangan Apindo.

Konteks terkait: [PNBP Minerba Rp108,13 Triliun hingga Agustus 2026](/id/news/pnbp-minerba-rp108-triliun-produksi-batubara-turun-2026) dan [Kuota Produksi Tambang Dipangkas lewat RKAB 2026](/id/news/pemangkasan-kuota-produksi-tambang-rkab-2026).

Sumber & Referensi

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara — 'Sambutan Presiden pada Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah' (transkrip, 14 November 2026). Dibaca 19 November 2026., …

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Artikel ini disusun ulang dengan konteks dan data tambahan. Sumber asli dicantumkan untuk transparansi.

70 Persen Manfaat TambangIUPKebijakan TambangPasal 33PNBPRoyaltiIMAApindoPrabowo
Bagikan

Peluang Tambang Terkait

Proyek tambang yang sedang ditawarkan di Teramine untuk komoditas ini.

Lihat Peluang Tambang

Mencari peluang investasi tambang di Indonesia?

Lihat proyek IUP yang tersedia untuk take over, joint operation, dan joint venture di Teramine.

Explore Mining Opportunities

Punya aset atau proyek tambang?

Publikasikan peluang tambang Anda kepada investor dan jaringan Teramine.

Submit Mining Opportunity

Ada Pertanyaan?

Konsultasi gratis dengan tim ahli kami

Hubungi Kami

Artikel Terkait

Mining Inside Indonesia's Forest Estate: The Forest-Area Approval That Sits Under Your IUP
Kebijakan TambangPenjelasan

Mining Inside Indonesia's Forest Estate: The Forest-Area Approval That Sits Under Your IUP

A mineral licence does not by itself give you the right to break ground on land classified as forest. Indonesia splits the two permissions between two ministries, and the forest side — the forest-area approval (PPKH), successor to the old IPPKH — carries its own territorial limits, its own annual levy and a one-year boundary deadline that voids the approval if it is missed. This explainer sets out what Government Regulation No. 23 of 2021 actually requires of a mining holder, and what a foreign investor should screen before valuing forest-covered ground.

22 Oct 202612 min read
Produksi Nikel Dipangkas, Harga Naik 15 Persen: Hitungan DEN soal Nilai Tambah Ekspor
Kebijakan TambangRegulasi

Produksi Nikel Dipangkas, Harga Naik 15 Persen: Hitungan DEN soal Nilai Tambah Ekspor

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan pengendalian produksi nikel lewat RKAB 2026 mendorong rata-rata harga LME Januari-Agustus 2026 naik 15 persen menjadi US$17.494 per ton, sementara nilai ekspor nikel tumbuh sekitar 17 persen meski volumenya turun 4 persen. Berikut angka yang disampaikan DEN, perubahan formula HPM yang menyertainya, dan apa artinya bagi pemegang IUP serta smelter.

22 Okt 20268 menit
Nikel
PTBA Ajukan Izin ESDM agar Kontraktor Afiliasinya Tetap Bisa Menambang
Kebijakan TambangBerita

PTBA Ajukan Izin ESDM agar Kontraktor Afiliasinya Tetap Bisa Menambang

PT Bukit Asam (PTBA) mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri ESDM agar anak usahanya tetap dapat bekerja sebagai kontraktor jasa penambangan, setelah Kepmen ESDM 365.K/MB.01/MEM.B/2026 melarang pemegang IUP/IUPK memakai afiliasi tanpa persetujuan Menteri. Kepastian ini menyangkut target produksi batu bara 49,5 juta ton pada 2026.

6 Okt 20267 menit
Batubara